Apa Urgensi Pembangunan URI?

Pertanyaannya sederhana, dengan anggaran yang sepenuhnya dari APBN, apakah lebih efisien membangun 10 kampus baru atau memperkuat lembaga yang sudah ada? 

Dana yang dialokasikan untuk URI, yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah untuk 10 kampus itu, bisa digunakan untuk merekrut dan meningkatkan kualitas dosen di PTN dan lembaga pelatihan yang sudah ada, membuka lebih banyak beasiswa bagi calon pemimpin dari daerah, memperbaiki infrastruktur lembaga pendidikan kepemimpinan yang sudah ada, dan meningkatkan anggaran riset dan pengembangan kebijakan public.

Mari kita bayangkan, bukankah membangun 10 kampus baru dari nol justru menciptakan inefisiensi? Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur, merekrut dosen, mengembangkan kurikulum, dan membangun reputasi akademik. Sementara itu, lembaga yang sudah ada terus bergulat dengan keterbatasan.

Kebijakan itu juga mengarah pada sentralisasi pendidikan kepemimpinan. URI berkantor di Jakarta dan akan dibangun di Bogor. Jelas, itu bertolak belakang dengan semangat pemerataan pendidikan kepemimpinan yang selama ini digaungkan. 

Mengapa tidak memperkuat lembaga yang sudah ada di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah timur yang justru lebih membutuhkan? 

Kritik Gambaran Implementasi: Mana Naskah Akademiknya?

Sebagai kebijakan nasional yang menggunakan anggaran negara, pembangunan URI seharusnya disertai dengan dokumen perencanaan yang komprehensif. Namun, hingga kini, tidak ada satu pun dokumen yang diakses publik. Pertanyaannya, mana naskah akademiknya? 

Setiap kebijakan publik, terutama yang berskala nasional, harus didasarkan pada kajian akademis yang kuat. Naskah itu harus menjelaskan latar belakang, tujuan, metodologi, dan dampak yang diharapkan.

Lalu, mana road map-nya? Pembangunan 10 kampus butuh perencanaan jangka panjang yang jelas. Berapa tahun target penyelesaian? Bagaimana fase pengembangannya? Apa indikator keberhasilan setiap tahapannya? 

Mana masterplannya? Rencana induk pembangunan harus mencakup tata ruang, kapasitas mahasiswa, program studi, hingga integrasi dengan sektor pemerintahan dan BUMN.

Mana kajian cost benefit-nya? Sebagai kebijakan yang menggunakan anggaran negara, URI harus melalui uji kelayakan ekonomi. Berapa biaya yang akan dikeluarkan? Berapa return on investment-nya? Apakah manfaatnya lebih besar daripada biayanya?

CNN Indonesia melaporkan bahwa URI tengah melatih dan membina 399 orang pegawai baru dari BUMN agar menjadi pemimpin berkarakter dan berintegritas. Itu menunjukkan bahwa URI sudah mulai beroperasi. 

Namun, pertanyaan mendasar tetap belum terjawab: atas dasar apa kurikulum itu disusun? Apakah ada kajian yang menunjukkan bahwa 399 pegawai tersebut tidak bisa dilatih melalui lembaga yang sudah ada? 

Ya, saya pikir, dokumen-dokumen itu bukan sekadar formalitas, itu adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Dana yang digunakan adalah uang rakyat, bukan dana pribadi presiden. Oleh karena itu, dokumen pembangunan itu harus diuji publik, didiskusikan, dan dikritisi.

Artinya, tanpa transparansi, kita hanya bisa berspekulasi. Apakah URI benar-benar untuk pendidikan kepemimpinan atau sekadar proyek yang menguntungkan segelintir pihak? Apakah itu untuk meningkatkan kualitas pemimpin nasional atau untuk mengabadikan nama rezim?

Sumber: