Apa Urgensi Pembangunan URI?

Evaluasi: Indikator Keberhasilannya Apa?

Setiap kebijakan publik harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Namun, hingga kini, tidak ada satu pun indikator yang disampaikan pemerintah. Apa yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan URI? Jumlah lulusan? Itu bukan indikator kualitas. 

Lembaga besar belum tentu berkualitas. Jumlah pejabat yang berasal dari URI? Itu bisa dicapai dengan memperkuat lembaga yang sudah ada. Lalu, kualitas kepemimpinan? Butuh waktu puluhan tahun untuk membangun reputasi dan membuktikan dampak.

Indikator yang lebih relevan adalah berapa banyak pemimpin berkualitas yang dihasilkan URI jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan? Apakah ada peningkatan signifikan dalam kinerja pejabat yang lulus dari URI bila dibandingkan dengan jalur rekrutmen lainnya? Bagaimana kontribusi URI terhadap pembangunan daerah dan nasional?

Saya pikir, tanpa indikator yang jelas, evaluasi menjadi tidak mungkin. Dan, tanpa evaluasi, kebijakan itu hanya akan menjadi proyek yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Budaya Mengonstruksi Legasi ala Rezim

Pada akhirnya, kita harus bertanya: untuk siapa sebenarnya URI dibangun? Apakah untuk rakyat Indonesia atau untuk mengabadikan nama seorang presiden?

Sejarah mencatat, banyak penguasa yang menggunakan proyek pembangunan untuk mengonstruksi legasi mereka. Orde Baru membangun Taman Mini Indonesia Indah, Monas, dan berbagai proyek mercusuar lainnya. Semua itu atas nama pembangunan, tetapi juga atas nama pengabdian diri.

URI berpotensi menjadi hal yang sama. Lembaga dengan nama ”Republik Indonesia” terdengar agung, tetapi di baliknya ada pertanyaan tentang prioritas. Di tengah ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, anggaran pendidikan yang masih jauh dari ideal, dan kualitas kepemimpinan yang masih perlu ditingkatkan, apakah membangun 10 kampus baru adalah prioritas yang tepat?

Budaya mengontruksi legasi seperti itu bukan hal baru. Setiap rezim ingin meninggalkan jejak. Namun, jejak yang ditingkatkan seharusnya bukan berupa bangunan fisik, melainkan kebijakan yang benar-benar berdampak pada rakyat.

Jika Prabowo benar-benar ingin meninggalkan legasi dalam pendidikan kepemimpinan, seharusnya fokus pada penguatan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan lembaga pelatihan yang sudah ada, memperluas akses beasiswa kepemimpinan bagi putra daerah, meningkatkan kualitas kurikulum dan dosen di lembaga yang telah berdiri, membangun ekosistem rekrutmen dan promosi yang meritokratis, serta menguatkan wawasan kebangsaan tanpa mengorbankan independensi akademik. 

Sebab, itulah legasi yang akan dikenang, bukan sekadar lembaga baru yang namanya terukir di batu. (*)

*) Dedek Wiradi adalah koordinator Pusat ILMIBSI 2024-2025.

 

Sumber: