Lebih jauh, data kemiskinan bergerak lebih lambat daripada PDB. Data resmi nasional terbaru yang tersedia di BPS per 6 Mei 2026 masih September 2025: tingkat kemiskinan 8,25 persen, dengan jurang kota-desa tetap lebar, 6,60 persen di perkotaan versus 10,72 persen di perdesaan.
Artinya, kalau ada tekanan pada kelompok rentan dan hampir miskin selama Q1-2026, statistik kemiskinan semesteran belum akan langsung menangkapnya.
Pasar Kerja Membaik di Jumlah, Belum di Kualitas
Ini bagian yang paling sering menjelaskan jurang antara ”angka bagus” dan ”realitas lapangan”. Pada Februari 2026, jumlah pekerja naik menjadi 147,67 juta orang dan TPT turun menjadi 4,68 persen. Namun, pekerja informal masih 87,74 juta orang atau sekitar 59,4 persen dari total pekerja, nyaris tidak berubah dari Februari 2025.
Di saat yang sama, proporsi pekerja penuh memang naik ke 66,77 persen, tetapi pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran masih 33,24 persen. Jadi, pasar kerja membaik, tetapi belum cukup banyak menciptakan pekerjaan formal, stabil, dan bergaji layak.
Di sinilah statistik resmi dan realitas hidup masyarakat bisa berjalan di rel berbeda. Dalam definisi BPS, bekerja satu jam pun tetap bekerja. Secara metodologis itu standar, tetapi secara sosial itu belum tentu berarti hidup lebih aman.
World Bank juga mengingatkan tantangan yang sama: Indonesia memang menciptakan pekerjaan bagi banyak pendatang baru ke pasar kerja, tetapi banyak di sektor bernilai tambah rendah dan belum membayar upah kelas menengah; bahkan 2018–2024 real wages disebut menurun rata-rata 1,1 persen per tahun.
Jadi, ketika pengangguran turun tetapi kecemasan kelas pekerja tidak ikut turun, itu bukan paradoks –itu cermin kualitas pekerjaan yang belum cukup baik.
Iklim Usaha: Sinyal Ganda
Kalau dilihat dari sumber resmi domestik, iklim usaha sebenarnya belum muram. SKDU BI mencatat SBT 10,11 persen pada Q1-2026 dan kapasitas produksi terpakai naik ke 73,33 persen. PMI-BI juga 52,03, masih ekspansif. Kredit perbankan tumbuh 9,49 persen pada Maret 2026, terutama kredit investasi yang naik 20,85 persen.
Di sisi investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan investasi awal tahun tumbuh 7,2 persen, sementara penyesuaian OSS melalui PP 28/2025 dan implementasi KBLI 2025 dipromosikan sebagai upaya memperkuat kepastian dan kemudahan berusaha.
Tetapi, begitu kita masuk ke survei bulanan yang mengukur optimisme sektor manufaktur, potretnya tampak memburam. PMI (Purchasing Managers’ Index) manufaktur turun dari 53,8 pada Februari menjadi 50,1 pada Maret dan 49,1 pada April.
Perusahaan melaporkan output turun, ongkos bahan baku naik tajam, pasokan terganggu, dan –ini kuncinya– daya beli pelanggan melemah. Jadi, iklim usaha Indonesia Q1-2026 tidak hitam-putih.
Di atas kertas, kredit tersedia dan survei kuartalan masih ekspansif; di lantai produksi, pesanan mulai seret dan margin tertekan. Sebab itu, pelaku usaha bisa jujur merasa ”sedang berat” walaupun PDB baru saja diumumkan tinggi.
Disparitas Wilayah Tetap Lebar
Pertumbuhan nasional juga menyamarkan perbedaan antardaerah. BPS mencatat, Pulau Jawa masih mendominasi struktur ekonomi nasional dengan porsi 57,24 persen dan pertumbuhan 5,79 persen; wilayah Jawa, Bali-Nusa Tenggara, dan Sulawesi tumbuh di atas rata-rata nasional.