Tetapi, BI dalam Laporan Nusantara juga menyatakan bahwa di Kalimantan dan Balinusra, perbaikan permintaan domestik tidak sepenuhnya mendorong kinerja ekonomi keseluruhan karena tekanan pada sisi eksternal. Dengan kata lain, satu angka nasional menyatukan banyak cerita daerah yang berbeda-beda.
Perbedaan itu makin terasa bila dilihat bersama data sosial. Kemiskinan perdesaan masih jauh di atas perkotaan, dan World Bank menilai kualitas akses digital serta infrastruktur produktif masih timpang, terutama di wilayah rural.
Maka, wajar bila warga kota besar yang bekerja di jasa modern, petani di desa, buruh pabrik di koridor industri, dan pelaku wisata di daerah tujuan turis punya ”bacaan ekonomi” yang berbeda. Meski, semua hidup di bawah headline pertumbuhan PDB yang sama.
Jadi, mengapa rilis pertumbuhan ekonomi 5,61 persen terasa tidak konsisten dengan realitas lapangan? Itu karena PDB adalah potret makro ekonomi dari ketinggian, sedangkan rumah tangga dan pelaku usaha hidup di tanah yang tidak rata.
Ekonomi Q1-2026 memang tumbuh solid, tetapi kekuatannya bertumpu pada akselerasi fiskal, momentum hari raya yang sifatnya temporer dan investasi, bukan pada perbaikan menyeluruh dalam upah riil, kualitas kerja, dan order bisnis yang merata.
Satu hal prinsip yang penting untuk diingat: statistik resmi sangat berguna dan tetap harus dihormati; yang keliru adalah jika kita memaksa satu angka PDB untuk menjelaskan seluruh realitas sosial-ekonomi masyarakat.
Rekomendasi
Kinerja pertumbuhan bukan hanya soal capaian angka kuantitatif di atas kertas, tetapi juga soal bagaiman meningkatkan kualitas kehidupan. Ada empat rekomendasi yang paling mendesak untuk dilakukan pemerintah dalam hal ini.
Pertama, arahkan kebijakan daya beli pada kelompok rentan dan hampir miskin melalui stabilisasi pangan, bansos yang presisi, dan pengurangan biaya hidup yang benar-benar terasa.
Kedua, ubah fokus pasar kerja dari sekadar menurunkan TPT menjadi memperbesar pekerjaan formal, jam kerja penuh, dan kenaikan upah riil.
Ketiga, jaga iklim usaha tidak hanya lewat kredit dan izin, tetapi juga dengan menahan biaya logistik, energi, dan gangguan pasokan agar pesanan domestik tidak cepat bocor atau tertahan.
Keempat, percepat modernisasi statistik: rebasing PDB, publikasi seri yang lebih mudah dibaca awam, dan indikator dini untuk kerentanan rumah tangga agar kebijakan tidak selalu tertinggal dari realitas di lapangan. (*)
*) Wisnu Wibowo, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya.