BACA JUGA:Panduan Waras Bertahan Hidup di Era Dolar Gila
BACA JUGA:Rupiah Melemah ke Rp17.400 per Dolar AS, Bank Indonesia Intervensi Pasar
Social justice adalah prinsip mengenai distribusi hak, kesempatan, sumber daya, dan kesejahteraan secara adil di masyarakat. Pemikiran social justice dipengaruhi filsuf John Rawls melalui karya A Theory of Justice (1971).
Rawls menyatakan bahwa masyarakat yang adil harus memenuhi dua prinsip kebebasan dasar, yaitu peluang yang setara bagi semua warga negara dan ketimpangan ekonomi hanya dapat dijustifikasi jika menguntungkan kelompok paling lemah (difference principle).
Konsep Rawls menempatkan negara sebagai instrumen koreksi terhadap ketimpangan pasar. Dalil John Rawls yang paling ikonik adalah justice as fairness, ’keadilan sebagai kewajaran’. Setiap orang punya kesetaraan terhadap semua peluang.
Di sisi lain, ekonom Amartya Sen mengembangkan pendekatan capability approach. Bukunya yang memenangkan hadiah Nobel, Develompment as Freedom (1999), mengajukan pertanyaan ikonik manakah yang harus didahulukan, pembangunan ekonomi atau demokrasi.
BACA JUGA:Dedolarisasi, Dehegemoni, dan Reorientasi Ekonomi Global
Menurut Sen, tidak ada yang harus dikorbankan. Keduanya bisa berjalan beriringan. Pembangunan ekomi harus menjadi freedom, ’kebebasan’. Bukan sebaliknya, kebebasan dikorbankan demi pembangunan ekonomi. Keadilan harus diukur dari kemampuan nyata manusia untuk hidup layak, memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kesempatan sosial.
Kritik terhadap prabowonomics cukup keras. Kritikus menyebut program seperti MBG berisiko menjadi giveaway economy karena negara terlalu fokus membagikan bantuan, belanja sosial tidak menghasilkan produktivitas memadai, APBN tersedot untuk konsumsi jangka pendek, dan ketergantungan masyarakat meningkat.
Prabowonomics dapat dipahami sebagai upaya mengembalikan negara sebagai aktor utama pembangunan ekonomi nasional. Jika hanya menjadi distribusi bantuan konsumtif, kritik giveaway economy akan makin kuat.
Namun, jika mampu meningkatkan kualitas SDM, memperkuat ekonomi desa, dan menciptakan multiplier effect domestik, program tersebut dapat menjadi bentuk social justice ala Indonesia. Problem utama MBG adalah tata kelola yang masih semrawut, keterlibatan TNI yang terlalu besar, dan pemborosan yang tidak perlu.
BACA JUGA:Surplus Perdagangan Tiongkok Mencapai Satu Triliun Dolar AS Bukan Ancaman, melainkan Peluang
BACA JUGA:Dedolarisasi, Strategi LCS Melawan Hegemoni America First ala Trump
Prof Ferry Latuhihin, salah seorang kririkus MBG paling keras, menyebut MBG sebagai perwujudan dari rezim politik Prabowo yang bertujuan menyiapkan perpanjangan kekuasaan sampai 2034.
Kalau benar-benar ingin menghidupkan legasi bapaknya, Prabowo harus secepatnya menjawab kritik itu dengan langkah konkret. Bukan dengan tudingan ”antek asing”. (*)