PANDANGAN saya –atau mungkin lebih tepatnya keskeptisan saya– terhadap demokrasi Indonesia dipengaruhi latar belakang hidup saya sebagai anak kampung yang cukup lama tinggal di Tiongkok dan menyaksikan sendiri bagaimana loncatan perubahan-perubahan di negara itu terjadi. Juga, lambannya pengentasan kemiskinan (sekaligus perbaikan kualitas pendidikan) di negeri sendiri.
Saya sengaja menyampaikan disclaimer begitu sebelum memaparkan presentasi saya dalam kuliah umum bertajuk Apa yang Salah dengan Demokrasi? di Universitas Ciputra, Surabaya, 16 Mei 2026.
Dalam pemaparan setelahnya, Romo Magnis-Suseno tampaknya juga skeptis –kalau bukan kecewa– terhadap demokrasi Indonesia. Sebab, kata guru besar lintas zaman tersebut, selain korupsi yang makin merajalela dan DPR yang tidak mewakili rakyat, 50 persen bangsa Indonesia belum juga sejahtera kendati reformasi yang ditandai dengan demokratisasi sudah berjalan nyaris 30 tahun.
BACA JUGA:Mahfud MD: Demokrasi Tanpa Hukum Bisa Melahirkan Anarki
BACA JUGA:Demokrasi di Partai Demokrat
Tentu saya terus bertanya-tanya: apa yang menjadikan Tiongkok sepesat ini kemajuannya dan mengapa Indonesia, sekalipun pada 1980-an lebih kaya ketimbang Tiongkok (mengingat GDP per kapita Indonesia saat itu sudah hampir USD500, sedangkan Tiongkok tidak sampai USD200), tidak melaju secepat Tiongkok yang kini bahkan sanggup bikin ketar-ketir Amerika Serikat (AS)?
Ditentukan Sistem Politik
Kalau mengikuti tesis pemenang Nobel Ekonomi Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku klasiknya, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (2012), salah satu penyebab berhasil atau gagalnya suatu negara adalah sistem politik yang diterapkannya. Makin inklusif sistem politiknya, akan makin kaya negaranya; makin ekstraktif sistem politiknya, akan makin melarat negaranya.
Bila betul demikian, Indonesia dengan sistem politik demokrasi yang, di mata banyak orang, dipandang lebih inklusif daripada Tiongkok yang ekstraktif lantaran dianggap diktatoris, seharusnya bisa lebih melesat kemajuannya.
Pasalnya, sebagaimana ditegaskan Royal Swedish Academy of Sciences dalam pertimbangannya untuk mengenugerahkan Nobel Ekonomi kepada Acemoglu dan Robinson, ”good political institutions are a prerequisite for good economic institutions”.
BACA JUGA:Inflasi Pengamat atau Kekeliruan Membaca Demokrasi?
BACA JUGA:Gerakan Perempuan: Barikade Terakhir di Tengah Kemunduran Demokrasi
Saya jadi teringat Deng Xiaoping, tokoh yang kebijakannya pada awal tahun 1980-an menjadikan Tiongkok bisa sekaya sekarang. Dalam pertemuannya dengan Presiden Kamerun Paul Biya pada 27 Maret 1987, Deng mengatakan, ada tiga tolok ukur untuk mengetahui sistem politik yang dijalankan suatu negara benar atau tidak.
Pertama, apakah sistem politik tersebut bisa menjadikan kondisi dalam negeri stabil atau tidak. Kedua, apakah sistem politik tersebut bisa mempererat persatuan dan memperbaiki kehidupan rakyat atau tidak. Ketiga, apakah sistem politik tersebut bisa meningkatkan produktivitas dalam kurun waktu yang panjang atau tidak.
Lee Kuan Yew, founding father Singapura yang banyak Deng tanyai wisdom-nya untuk memajukan Tiongkok, pun menyampaikan hal yang sama saat berbicara dalam The Philippine Business Conference, 18 November 1992.