Bahkan, masih menurut Dean, sejarah publik juga menghargai cara-cara kreatif, emosional, dan sensoris dalam menyampaikan masa lalu kepada masyarakat.
Di kalangan sejarawan, sejarah dianggap disiplin ilmu yang memiliki kadar politis yang besar; bahwa bisa mencelakai reputasi ”orang besar” jika mengangkat kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi di masa lalu yang berdampak di masa kini dan masa mendatang.
BACA JUGA:Ujian Idealisme di Persimpangan Sejarah
BACA JUGA:Menulis Ulang Sejarah, untuk Apa?
Sejarawan kadang-kadang menghadapi dilema ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang besar itu. Bahkan, narasi sejarah bisa mendorong kristalisasi kubu tafsir sejarah yang besar sebagaimana terlihat bagaimana sentrisme yang ada di antara mereka (seperti Eropa-sentris versus Indonesia-sentris), selain penyebutan sejarawan akademik dan sejarawan partikelir.
Kebingungan moralitas makin besar ketika dilekatkan pada kebutuhan narasi yang pasti, objektif dan positivistik di tengah ketidakpastian kondisi sosial, ekonomi, geopolitik, dan seterusnya, meskipun secara ilmiah semua sajian sejarah hanya bisa dilabelkan ”upaya mendekati kebenaran mutlak”.
Koreksi terhadap Privasi
Sejarah publik memiliki beberapa kelebihan seperti mempertanyakan hubungan antara akurasi dan otentisitas sejarah, serta mengaburkan batas antara sejarah publik dan privat, sejarah makro dan mikro, maupun antara sejarawan profesional dan amatir.
Berdasarkan penelitian, Dean menyebutkan bahwa perkembangan terbaru menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang didominasi institusi menuju partisipasi masyarakat yang lebih besar, meningkatnya kolaborasi, serta pengakuan bahwa praktik sejarah publik telah lama berkembang di berbagai budaya di seluruh dunia.
BACA JUGA:Amnesia Sejarah dan Pentingnya Arsip
BACA JUGA:Sejarah Revolusi Transportasi Darat di Indonesia
Lebih jauh, berkaitan dengan itu, Thomas Cauvin, guru besar Universitas Luksemburg, melihat peran perkembangan organisasi dan asosiasi sejarah publik di tingkat internasional dan menekankan pentingnya keberadaan asosiasi sejarah publik di Indonesia sebagai wadah kolaborasi berbagai pihak. Mungkin akan tampak membingungkan.
Sebagian sejarah mungkin juga keberatan jika otoritas keilmuannya diusik. Jika ide Cauvin dipahami bahwa inti dari sejarah publik terletak pada keterlibatan masyarakat (public engagement), yang harus dilakukan bagaimana sejarah itu disusun, dinarasikan, disajikan, dan/atau bahkan ditulis bersama dengan penulis yang tidak pernah belajar secara khusus di program studi sejarah di universitas.
Tantangan tersebut tentu tidak mudah. Selain bahwa kajian sejarah sering kali dianggap kurang penting, kemampuan meneliti masyarakat umum juga perlu dikembangkan dan diberi pemahaman bahwa objektivitas dalam sejarah itu mustahil dilakukan.
Belum lagi, jika kolaborasi tersebut jika tidak dilakukan dengan baik, justru menjadi ajang debat ego individual, kelompok atau sektoral. Apalagi, jika dilema kesadaran sejarah melibatkan pilihan bonis benar atau salah di masa lalu.
Fenomena tentang semakin banyaknya komunitas sejarah di berbagai kota di Indonesia, film dokumenter oleh stasiun-stasiun televisi berpengaruh dan video pendek di media sosial tentang sejarah, merupakan hal yang perlu diapresiasi dengan jalan memberikan komentar ilmiah dan bahkan diberi ruang khusus untuk mengkaji bersama narasi yang telah disampaikan sehingga kesempatan untuk memperbaiki bisa terbuka lebar.