Ketika buku menjadi korban efisiensi, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah program, melainkan kualitas manusia Indonesia di masa depan. Efisiensi akhirnya berubah menjadi ironi ketika penghematan anggaran justru mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap ilmu pengetahuan.
Literasi Bukan Beban Anggaran
Melihat literasi sebagai beban anggaran merupakan cara pandang yang keliru. Theodore W. Schultz melalui Human Capital Theory menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan pengetahuan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih produktif, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Senada dengan itu, Amartya Sen dalam Capability Approach menempatkan pendidikan dan literasi sebagai kemampuan dasar yang memungkinkan seseorang memperluas pilihan hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sayang, tantangan literasi Indonesia masih nyata.
BACA JUGA:Wujudkan Jatim Cerdas, Khofifah Resmikan Revitalisasi 45 Sekolah di Tiga Kabupaten
BACA JUGA:Siapa Sebenarnya Pencipta Kecerdasan Buatan (AI)?
Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang diselenggarakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa skor membaca siswa Indonesia mencapai 359, masih berada di bawah rata-rata OECD sebesar 476.
Di sisi lain, data nasional memperlihatkan sinyal yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) meningkat dari 69,42 pada 2023 menjadi 73,52 pada 2024. Sementara itu, Tingkat Gemar Membaca (TGM) naik dari 66,70 menjadi 72,44.
Peningkatan itu menunjukkan bahwa ketika negara memperluas akses perpustakaan, memperkaya koleksi bacaan, dan menggerakkan program literasi, masyarakat memberikan respons positif.
Oleh karena itu, ketika akses terhadap buku justru dipersempit gara-gara efisiensi anggaran, yang sesungguhnya terancam bukan hanya budaya membaca, tetapi juga investasi jangka panjang bangsa dalam membangun manusia yang cakap, produktif, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Keberpihakan kepada Pengetahuan
Pemotongan anggaran Perpustakaan Nasional tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai upaya efisiensi fiskal. Di balik angka-angka dalam APBN, terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan akses pengetahuannya pada perpustakaan, taman bacaan masyarakat, dan distribusi buku hingga ke daerah.
Ketika layanan tersebut terhenti, yang sesungguhnya terhambat bukan hanya peredaran buku, melainkan juga kesempatan masyarakat untuk belajar, berkembang, dan meningkatkan kualitas hidupnya.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menempatkan literasi sebagai investasi strategis, bukan sekadar pos belanja yang dapat dikurangi ketika anggaran negara mengalami tekanan.
Penguatan Perpustakaan Nasional, keberlanjutan distribusi buku, serta dukungan terhadap perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, dan taman bacaan masyarakat harus dipandang sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia.
Setiap kebijakan anggaran semestinya disusun berdasar bukti (evidence based policy), dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan terwujud hanya melalui slogan atau dokumen perencanaan.