Amnesia Sejarah di Balik Pemangkasan Anggaran Perpusnas RI

NEGARA ini sedang mempertontonkan paradoks yang menggelikan, jika tidak mau disebut tragis. Di satu sisi, podium-podium formal dipenuhi pidato agung tentang pentingnya mendongkrak indeks literasi, menumbuhkan minat gemar membaca, hingga mewujudkan budaya baca nasional demi menyongsong generasi emas. 

Namun, di sisi lain, kebijakan konkret yang diambil justru bertolak belakang: anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) dipangkas.

Bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa menumbuhkan budaya baca jika lumbung pengetahuannya dikebiri. Langkah memotong anggaran Perpusnas adalah bentuk nyata pemiskinan intelektual yang terstruktur. 

Kebijakan itu memicu sebuah pertanyaan spekulatif yang sangat mengusik nurani, apakah negara ini sebenarnya memelihara kebodohan rakyat secara sengaja demi kelanggengan kekuasaan?

BACA JUGA:Masyarakat Kritik Dampak Efisiensi Anggaran Pada Pemangkasan Jam Operasional Perpusnas

BACA JUGA:Kemendiktisaintek dan Perpusnas RI Permudah Akses Jurnal Ilmiah

Pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebesar 47,6 persen menjadi Rp377,9 miliar untuk tahun 2026 berdampak sangat signifikan terhadap mandeknya program pengiriman buku gratis ke penjuru Indonesia. 

Krisis anggaran itu menjadi salah satu pukulan terberat bagi penguatan ekosistem literasi yang saat ini tengah diupayakan di tingkat akar rumput.

Program inisiatif Satu Lokus 1.000 Buku yang berjalan masif selama 2024–2025 resmi dihentikan. Ribuan titik, mulai perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat (TBM), puskesmas, hingga lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak akan lagi menerima pasokan bahan bacaan baru dari pemerintah.

Bantuan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk pembangunan gedung perpustakaan baru, renovasi, serta pengadaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah-daerah terpaksa ditiadakan. 

Padahal, banyak pemerintah daerah yang sudah mengajukan permohonan fasilitas karena kondisi perpustakaan setempat yang sangat memprihatinkan. 

Efisiensi anggaran itu juga berdampak terhadap operasional di lapangan. Banyak program pemeliharaan sarana penggerak literasi di daerah, seperti armada perpustakaan keliling, terpaksa gagal beroperasi lantaran ketiadaan dana operasional.

Tak hanya itu, pemotongan tersebut ikut mengancam kelangsungan program penyelamatan sejarah dan naskah-naskah Nusantara kuno. Sebagai solusinya, Perpusnas kini terpaksa mencari alternatif pendanaan luar dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta lembaga lain, bahkan bantuan dari Uni Eropa.

Merawat Kebodohan demi Syahwat Politik Lima Tahunan

Sumber: