"Dari sisi konsistensi, pemerintah sudah menjalankan janji politiknya. Yang menjadi persoalan adalah implementasi di lapangan yang masih sering bermasalah," ucapnya.
BACA JUGA:Bursa Calon Gubernur BI Menghangat, Pasar Butuh Kepastian Segera dari Prabowo
Ia juga menilai pemerintah pada dasarnya terbuka terhadap kritik yang disampaikan berdasarkan data, kajian, maupun hasil penelitian.
Sebaliknya, kritik yang hanya berupa opini tanpa dukungan fakta atau mengandung disinformasi cenderung tidak menjadi pertimbangan pemerintah.
"Kalau kritik berbasis data dan hasil penelitian tentu harus diterima. Tetapi kalau hanya opini, disinformasi, atau hoaks, biasanya memang tidak akan menjadi perhatian," ungkapnya.
Terkait wacana perombakan kabinet, Trubus menegaskan keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden. Namun, menurutnya langkah tersebut tidak mudah dilakukan karena mempertimbangkan dinamika politik di dalam koalisi pemerintahan.
"Banyak menteri yang mendapat sorotan publik. Tetapi bagi Presiden, mengganti menteri tidak mudah karena juga berkaitan dengan kepentingan koalisi," katanya.
Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, Trubus menyarankan pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan program, meningkatkan pengawasan, serta membangun tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
"Harus ada penegakan hukum bagi yang melanggar, pengawasan diperketat, tata kelola dibuat transparan, dan para menteri rutin menyampaikan perkembangan program kepada masyarakat," pungkasnya.(*)