Membaca Bung Karno Hari Ini
Menyebut pemikiran Bung Karno masih relevan tentu tidak berarti jawaban ekonomi dari tahun 1930-an dapat dipindahkan begitu saja ke tahun 2026. Dunia telah berubah sangat jauh.
Ekonomi digital berkembang, kecerdasan buatan mulai mengubah pasar kerja, modal bergerak melintasi negara dalam hitungan detik, perusahaan teknologi dapat menguasai pasar dengan aset fisik yang relatif kecil, sementara data telah berkembang menjadi sumber kekuatan ekonomi baru.
Perubahan tersebut justru membuat Bung Karno perlu dibaca sebagai seorang pemikir, bukan dihafalkan sebagai tokoh sejarah. Bung Karno membaca Marx, Jaures dan berbagai pemikir dunia, tetapi ia tidak menyalinnya begitu saja.
Ia membaca kenyataan masyarakat Indonesia, lalu mencari jalan yang dianggap sesuai dengan keadaan bangsanya.
Metode berpikir itulah yang penting diwarisi. Jika pada masa Bung Karno persoalannya adalah kolonialisme, perkebunan besar, dan kemiskinan petani, generasi sekarang menghadapi konsentrasi modal, ekonomi platform, otomatisasi, ketimpangan akses teknologi, perubahan struktur pekerjaan, dan kompetisi global.
Bentuk persoalannya berubah, sedangkan pertanyaan dasarnya tetap relevan: bagaimana kemajuan ekonomi membuat manusia Indonesia makin mempunyai kemampuan menentukan kehidupannya sendiri?
Dalam konteks itulah, penyebutan marhaenisme oleh Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 patut diapresiasi. Pemikiran Bung Karno merupakan bagian dari kekayaan intelektual bangsa sehingga makin luas ia dibaca, diperdebatkan, dan digunakan sebagai inspirasi kebijakan, makin baik.
Namun, ketika sebuah gagasan telah masuk ke bahasa kekuasaan, ukuran berikutnya harus ditemukan dalam kebijakan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Pembuktiannya membutuhkan waktu. Dalam lima atau sepuluh tahun mendatang, kita dapat melihat apakah pendapatan petani meningkat secara nyata, nelayan mempunyai posisi tawar yang lebih kuat, pekerja memperoleh penghasilan yang tumbuh bersama produktivitas, UMKM makin banyak yang naik kelas, perusahaan nasional makin menguasai teknologi, ketimpangan berkurang, dan anak yang lahir dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang kian besar untuk memperbaiki kehidupannya.
Kita juga perlu melihat apakah hilirisasi benar-benar membentuk basis industri nasional yang makin kokoh atau justru melahirkan bentuk konsentrasi ekonomi baru. Di sanalah sikap kritis diperlukan. Sebab, penghargaan terhadap sebuah gagasan justru menuntut keberanian untuk menguji pelaksanaannya.
Pada akhirnya, petani, nelayan, buruh, pedagang, dan pelaku usaha kecil tidak mengukur pembangunan dari seberapa sering kata marhaenisme disebut dalam pidato.
Mereka mengukurnya dari harga yang diterima ketika menjual hasil produksi, pekerjaan dan pendapatan yang layak, kesempatan memperoleh modal dan pendidikan, kemampuan mengembangkan usaha, serta harapan bahwa kehidupan anak-anak mereka kelak akan lebih baik.
Barangkali di situlah cara paling sederhana memahami mengapa pemikiran Bung Karno masih relevan. Ia mengajak kita menilai pembangunan dari kehidupan manusia yang bekerja, bertani, melaut, berdagang, dan berproduksi, lalu menguji apakah kemajuan ekonomi membuat mereka makin kuat dan makin berdaulat atas kehidupannya sendiri.
Jika pembangunan bergerak ke arah itu, marhaenisme akan hidup jauh melampaui zaman Bung Karno karena cita-citanya hadir dalam kehidupan rakyat.
Pada akhirnya, relevansi pemikiran Bung Karno tidak ditentukan oleh usia gagasannya, melainkan oleh kenyataan bahwa pertanyaan yang diajukannya hampir satu abad lalu masih menjadi pertanyaan Indonesia hari ini: untuk siapa kemajuan dan pembangunan itu dijalankan? (*)