Sen tentu lahir dari zaman dan tradisi intelektual yang berbeda dengan Bung Karno. Namun, keduanya mengingatkan kita pada persoalan yang berdekatan: pembangunan pada akhirnya harus memperbesar kemampuan manusia untuk menentukan kehidupannya sendiri.
Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan penting karena keduanya menjadi sarana untuk memperluas kemampuan tersebut.
Perspektif itu juga membantu menjelaskan peran negara dalam marhaenisme. Negara diperlukan ketika monopoli menutup kesempatan, kekayaan terkonsentrasi secara berlebihan, atau kekuatan pasar membuat sebagian masyarakat kehilangan posisi tawarnya.
Tujuan akhirnya adalah membuat kemampuan ekonomi rakyat makin besar sehingga mereka mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.
Petani membutuhkan pupuk dengan harga terjangkau sekaligus produktivitas, teknologi, pembiayaan, kepastian pasar, dan posisi tawar ketika menjual hasil panen.
Nelayan membutuhkan kapal dan alat tangkap sekaligus bahan bakar, fasilitas penyimpanan, dan akses terhadap pasar. UMKM membutuhkan kredit sekaligus teknologi, produktivitas, dan kesempatan masuk ke rantai pasok industri.
Bantuan sosial mempunyai tempat sebagai perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, tujuan pembangunan yang lebih jauh adalah menciptakan keadaan ketika makin banyak rakyat mampu memperoleh kehidupan layak melalui pekerjaan dan kegiatan ekonominya sendiri. Negara yang kuat seharusnya menghasilkan rakyat yang kian berdaya.
Menguji Hilirisasi dan Pertumbuhan
Perspektif marhaenisme menarik digunakan untuk membaca hilirisasi yang menjadi salah satu agenda besar pemerintah. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan terlalu lama menjual sebagian kekayaan tersebut dalam bentuk bahan mentah, sedangkan nilai tambah yang jauh lebih tinggi tercipta di negara lain.
Mengolah sumber daya alam di dalam negeri merupakan langkah penting menuju kedaulatan ekonomi, tetapi pertanyaannya perlu berlanjut setelah smelter dan pabrik berdiri: siapa yang akhirnya menikmati nilai tambah tersebut?
Keberhasilan hilirisasi perlu dilihat dari berapa banyak pekerjaan berkualitas yang tercipta, seberapa dalam perusahaan nasional dan UMKM masuk ke rantai pasok, seberapa jauh teknologi dikuasai tenaga kerja dan perusahaan Indonesia, serta seberapa besar keuntungan ekonomi berputar kembali di dalam negeri.
Hilirisasi akan berarti jauh lebih besar apabila berkembang dari hilirisasi komoditas menjadi hilirisasi kemampuan bangsa. Indonesia perlu bergerak menuju kemampuan merancang, mengoperasikan dan mengembangkan teknologi, membangun industri turunannya, serta melahirkan kian banyak perusahaan nasional yang mampu bersaing.
Cara berpikir yang sama berlaku ketika kita membicarakan pertumbuhan ekonomi. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang tinggi karena setiap tahun jutaan anak muda memasuki pasar kerja, sementara negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Namun, angka pertumbuhan belum menceritakan seluruh keadaan apabila kita tidak melihat bagaimana kesempatan dan kekuatan ekonomi didistribusikan.
Perekonomian dapat tumbuh ketika kekayaan pada saat bersamaan makin terkonsentrasi. Investasi dapat meningkat sementara kesempatan bagi pemain kecil menyempit dan produk domestik bruto dapat bertambah ketika sebagian pekerja merasa pendapatannya makin tertinggal jika dibandingkan dengan biaya hidup.
Karena itu, pertanyaan mengenai berapa persen ekonomi tumbuh perlu berjalan bersama pertanyaan mengenai siapa yang punya tanah dan modal, siapa yang memperoleh kredit, siapa yang menguasai teknologi, siapa yang mendapatkan akses terhadap sumber daya alam dan pasar, serta siapa yang memperoleh bagian terbesar ketika nilai tambah ekonomi tercipta. Pertanyaan semacam itulah yang membuat marhaenisme masih relevan hampir satu abad setelah Bung Karno merumuskannya.