Karena itu, korupsi bukan sekadar kisah tentang pejabat yang tamak. Ia dapat menjadi rekening akhir dari demokrasi yang terlalu mahal.
Selama jabatan diperlakukan sebagai ”investasi”, pemilu sebagai pasar, suara sebagai komoditas, dan bantuan sebagai utang budi, kita tanpa henti akan dipertontonkan sebuah paradoks ritual politik klise: rakyat diberi sedikit ketika pemilu, lalu negara ”ditagih” jauh lebih besar setelah kekuasaan diraih.
Dalam politik ijon, yang dipanen bukan hanya jabatan. Yang dipanen adalah anggaran negara. Dan, tentu saja rakyatlah yang tetap membayar tagihannya. (*)