Kepemimpinan Ramah Lingkungan

ELON MUSK, pendiri Tesla dan SpaceX telah menerima kunjungan Presiden Jokowi. Di hadapan presiden, Elon menyampaikan minatnya yang sangat tertarik dengan masa depan Indonesia yang sangat optimistis.

Indonesia dinilai memiliki energi positif dan potensi yang sangat besar. Melalui produk Tesla dan SpaceX, Elon mencoba menjalin kerja sama dengan Indonesia.

Ini merupakan ungkapan vulgar dari orang terkaya yang membawa perubahan energi ramah lingkungan.

Kunjungan Presiden ini tidak lepas dari perintahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Jenderal TNI (Pur) Luhut Binsar Pandjaitan MPA atau LBP yang bertemu Elon.

Perbincangan Elon dan LBP yang terekam di media sejatinya menyangkut investasi, teknologi dan inovasi. Elon tertarik dengan Indonesia dan diharapkan berkenan berinvestasi karena Indonesia memiliki tambang tembaga, nikel dan timah terbesar di dunia.

SDA nikel sebagai bahan utama pembuatan baterai ini kerap memikat investor. Arah yang terbaca tentu saja produksi kendaraan listrik Tesla dan kemungkinan situs  peluncuran roket SpaceX, akan bermitra dengan Indonesia.

Semua ikhtiar ini sangat melekatkan nama LBP dan ini menjadi perjuangannya untuk mengorkestrasi energi terbarukan di Indoenesia.

Menuju Industri Hijau

Terhadap energi hijau ini, LBP sangat bersungguh-sungguh. Garis kebijakan diterangkan: sumber energi Indonesia harus bertransformasi dari fossil-based fuel ke arah energi baru dan terbarukan (EBT).

Segala potensi EBT akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ia mendiskripsikan realitas bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan di sektor energi surya, panas bumi, air, hingga angin.

Untuk itu, Indonesia menyematkan komitmen optimistis mencapai carbon net zero per 2060 atau lebih cepat.

LBP memprediksi bahwa rata-rata pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 2045 adalah 5,8 persen per tahun.

Apabila Indonesia dapat menjawab problematika global dengan inovasi yang transformatif, terbuka ruang besar  mencapai PDB rata-rata 7,2 persen per-tahun.

Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi berupaya memperluas lingkup industri via hilirisasi. Indonesia tidak hanya memproduksi bahan mentah, namun memproduksi produk olahan dari bahan tersebut. Contoh yang diketengahkan adalah industri nikel, mengingat Indonesia adalah produsen terbesar dunia.

Hilirisasi industri ini akan memeratakan sentra perekonomian Indonesia agar tidak Jawasentris. Bahkan Indonesia akan memiliki industri baterai dari nikel yang berguna untuk mobil listrik. Penguasaan industri dari hulu hingga hilir nanti akan memperkecil defisit ekspor Indonesia. Ini semua selaras dengan semangat green energy.

Eksplanasi yang luas mengenai EBT dan hilirisasi industri itu muncul sewaktu saya bertemu di Kantor Menko Marves pada 13 April 2022.

Kesungguhan mengenai pengarusutamaan EBT ini tercermin dari langkah Presiden RI tertanggal 17 September 2021. Kehadiran presiden di ajang Major of Economies on Energy and Climate 2021 saat itu, secara ekologis amat membanggakan.

Ini menjadi penanda bahwa Indonesia turut terpanggil mengatasi kegelisahan masyarakat internasional. Perubahan iklim dan pemanasan global adalah realitas yang mengancam masa depan umat manusia.

Agenda virtual yang dimotori Presiden USA Joe Biden itu untuk memastikan kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat Celsius. Indonesia menyambar momentum acara ini dengan menyampaikan komitmennya dalam berkontribusi menghadapi situasi darurat perubahan iklim.

Inilah forum dunia yang membincang kesepakatan global transisi ke arah energi baru dan terbarukan.

Pemerintah RI pun mencanangkan transformasi menuju energi baru dan terbarukan agar lebih signifikan. Agenda kebijakan ramah lingkungan ditancapkan dengan melakukan akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, peningkatan penggunaan biofuel dan mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik.

Bahkan Indonesia mempersiapkan Green Industrial Park seluas 20 ribu hektar di Kaltara, teknologi karbon, energi hidrogen, kawasan industri hijau dan pasar karbon. Sebuah ambisi yang sangat bermakna dalam takaran penyelamatan lingkungan masa depan.

Industri Hijau

Apa yang disampaikan presiden dalam Konferensi Para Pihak (COP-26) 31 Oktober-13 November 2021 di Glasgow adalah jawaban Indonesia atas potret iklim global.

Dari data Climate Watch yang dirilis WRI Indonesia (2020), Tiongkok menjadi kontributor emisi gas rumah kaca terbesar hingga awal 2018. Negeri ini menghasilkan 12.399,6 juta metrik ton karbon dioksida ekuivalen (MtCO₂e). Jumlah itu setara 26,1 persen dari total emisi global.

Amerika Serikat menyusul dengan menyumbang 6.018,2 MtCO₂e yang setara dengan 12,7 persen emisi global. Uni Eropa menyumbang 3.572,6 MtCO₂e atau setara 7,52 persen emisi global. Indonesia masuk sepuluh negara dengan emisi GRK terbesar di dunia.

Tercatat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sebesar 965,3 MtCO₂e atau setara 2persen emisi dunia. Mayoritas emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari sektor energi.

Konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK) yang diperkirakan terus berlipat pada 2030 akan meningkatkan efek suhu bumi. Kecenderungan naiknya emisi GRK menyebabkan kenaikan suhu dalam kisaran 1,3‑4,5 menjadi 6 derajat Celcius di akhir abad ke‑21.

Realitas ini membuktikan bahwa pemanasan global merupakan  kenyataan yang  mengancam keseimbangan bumi. Pada titik inilah Alan Weisman dalam The Word Without Us menyatakan bahwa bergantung pada sesuatu yang disebut megalinkage. Dibutuhkan kebijakan penentuan koridor penghubung semua bangsa di mana manusia bakal ’sedia setia’ hidup berdampingan bersama alam. Langkah ini tidak dapat dikerjakan tanpa bantuan sejumlah besar manusia, khususnya orang-orang kaya.

Dalam pemanasan global, orang miskin adalah pihak yang paling menderita. Kebiasaan orang kayalah yang paling memperparah pemanasan global, sehingga mereka seharusnya memikul tanggung jawab etika paling signifikan.

Daniel Goleman pada karya fenomenalnya Ecological Intelligence mencatat: satu miliar penduduk negara maju mengonsumsi 32 kali lebih banyak daripada penduduk dunia yang miskin.

Ini artinya tidak hanya 32 kali lebih banyak dalam penggunaan sumber daya energi tetapi juga dalam produksi GRK. Maka mengatasi iklim dunia butuh kepemimpinan kolektif dan visi ekologis yang kolosal dengan kecerdasan lingkungan (ecological intelligence).  

Kunjungan presiden ke USA dan bertemu Elon Musk dengan pintu gerbang yang sebelumnya dimandatkan kepada LBP untuk membukanya, adalah sangat ekologis. Dunia memang sedang memanggil kepemimpinan yang ramah lingkungan (green leadership).

Stimulus ekonomi, ketertiban hukum, dan industri hijau, mengikuti bahasa Erich Fromm, sesungguhnya  adalah pemantik ’revolusi harapan’ (revolution of hope) agar manusia ramah pada bumi ini.

 

Pada titik ini saya menyaksikan LBP sedang mengorkestrasi banyak pihak untuk bersumbangsih agar Indonesia memiliki daulat energi hijau. (*)

Oleh: Suparto Wijoyo (Akademisi Hukum Lingkungan, Wadir III Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dan Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup – SDA MUI Jatim)

Sumber: