Utang Menumpuk, PD Pasar Surya Dipertahankan

Utang Menumpuk, PD Pasar Surya Dipertahankan

PERUSAHAAN Daerah Pasar Surya (PDPS) mengelola 81 pasar di Surabaya. Hanya 67 yang beroperasi. Itu pun banyak yang tak terawat. DPRD Surabaya sudah lama mengusulkan agar perusahaan itu dibubarkan. Lalu bikin perusahaan yang baru.

“Tidak sesimpel itu. Sekarang kalau dibubarkan, yang mau ngurusi pasar siapa? Nanti malah liar,” kata Kabag Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Agus Hebi Djuniantoro. Menurutnya, membuat perusahaan baru juga sangat berat. Peralihan aset tidak mudah.

Selain mengurus balik nama, ada pajak yang harus dibayarkan perusahaan yang mendapat limpahan aset baru itu. Detail kendala tersebut terkadang tidak dipikirkan dewan yang menginginkan PDPS segera hilang dari peredaran.

Hebi memahami bahwa masalah PDPS sudah segunung. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membekukan rekening PDPS pada 2017 karena tunggakan pajak yang tidak dibayar sejak 2007.

Uang penyertaan modal pemkot di rekening yang seharusnya dipakai membayar revitalisasi pasar tertahan. PDPS pun jadi utang ke kontraktor.

Setahun setelah kasus itu mencuat, Plt Dirut PDPS Bambang Parikesit tersandung kasus korupsi. Kasus itu juga membuka tabir utang PDPS yang lain. Yakni utang di Bank BRI senilai Rp 13,4 miliar. Utang perusahaan pelat merah itu menggurita.

Pemkot berupaya menyelamatkan perusahaan yang menaungi 20 ribu pedagang itu. Direktur baru diarahkan untuk membenahi perusahaan

Beberapa pendapatan yang bocor kini bisa ditambal. Misalnya uang parkir yang bisa naik dua kali lipat. Juga iuran layanan pasar yang mulai teratur. “Paling tidak sekarang cash flow-nya itu selalu ada. Soal utang, pelan-pelan ditangani,” kata mantan Kabid Pertamanan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya itu.

Utang pajak yang jadi tunggakan kian membengkak. Hebi menginstruksikan agar PDPS mulai mencicilnya. Ia yakin jika perusahaan memanfaatkan program pemutihan pajak, maka utang pajak tinggal Rp 20 miliar.

Salah satu cara instan untuk menyelamatkan PDPS adalah pemberian modal. Namun, Hebi menilai itu mustahil. PDPS dengan segudang masalahnya tidak mungkin diberi kepercayaan untuk melaksanakan proyek besar. Bisa-bisa modalnya dipakai untuk menambal utang.

Salah satu cara yang dicoba adalah mencari investor untuk mengelola pasar. Hebi sudah menawarkan sejumlah pasar. “Tapi setelah dikasih tahu masalahnya mereka tidak mau. Yang semangat itu makelarnya yang punya duit ya mundur,” katanya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga sudah mengumumkan, sedang mencari dirut baru PDPS. Akhir tahun ini harus dapat.  Ada yang minat? (Salman Muhiddin)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: