Teroris Dibekuk, Keluarga Korban Disantuni

Teori itu membuat banyak ahli teori konflik memandang gerakan terorisme  sebagai senjata bagi mereka yang lemah.

Di Irak, antara Maret 2003 dan Februari 2006, sebanyak 443 misi bunuh diri terjadi dengan 71 persen milik Al-Qaeda.

Mereka membenarkan tindakan mereka dalam istilah agama: melihat kontrol Syiah Irak sebagai meninggalkan prinsip-prinsip agama.

Maka, peran negara mereduksi terorisme sangat vital.

Bagai kebetulan, di saat lima terduga teroris ditangkap, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membagikan kompensasi bagi keluarga korban teroris. Kompensasi berbentuk uang, sumbernya dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penerima kompensasi, antara lain, Siswandi Yulianto, Go Sioe Mei, Yolanda Putri, dan keluarga mendiang Slamet Sudiraharjo. Mereka adalah sedikit dari banyak korban terorisme masa lalu (KTML) di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah.

Mereka menerima kompensasi dari LPSK atas kejadian yang dialaminya di masa lalu.

Siswandi adalah anggota Polri yang jadi korban luka berat dari aksi teror di Desa Kalora, Poso. Rahang kirinya remuk setelah ditembaki saat sedang berpatroli bersama sejumlah anggota lainnya.

Go Sioe Mei dan Yolanda Putri adalah korban dari aksi teror bom di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton di Solo. Kemudian mendiang Slamet Sudiraharjo adalah anggota Polri yang meninggal saat menjalankan tugasnya akibat aksi teror di Pospol Kentengrejo, Purwodadi, pada 2010.

Ganjar: ”Kita menjaga kerukunan bisa melakukan moderasi dalam banyak hal sehingga kita bisa rukun dan ya tidak sangar lah gitu, apalagi sampai menyakiti orang lain."

Kerukunan, toleransi, jadi fokus pemerintah sekarang.

Tak kurang, Presiden Jokowi memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, antara lain, karena menjaga toleransi.

Jokowi dalam Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2), mengatakan:

"Program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari tranformasi ini. IKN Nusantara akan kita jadikan showcase transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas serta tata sosial yang toleran yang menjunjung tinggi etika publik."

Yang, logikanya, dengan kepindahan ibu kota negara (IKN), pemerintah memandang, masyarakat bakal lebih toleran. Sebab, di ibu kota yang baru ada multietnis. Dan, kepindahan itu sudah disetujui DPR.

Sumber: