Per Tahun, 7 Ribu Anak Meninggal karena Jantung

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Penyakit jantung pada anak menjadi perhatian serius. Sebab angka kematiannya sangat tinggi. Rata-rata, 7 ribu bayi meninggal akibat penyakit jantung tiap tahun.

 

Statistik lain lebih mengerikan lagi. Setiap tahun, ada 4,8 juta bayi yang lahir. Sepuluh persen dari jumlah itu, atau setara 48 ribu bayi, mengalami kelainan jantung bawaan. Dan di antaranya 12,5 ribu bayi tergolong kritis.

 

“Dokter spesialis jantung kita nggak cukup,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers virtual pemaparan program kerja Kemenkes 2023, Kamis, 5 Januari 2023. Kapasitas operasi di seluruh rumah sakit pun sangat terbatas. Hanya sanggup melayani maksimal 5 ribu operasi dalam setahun.

 

Terhitung cuma tujuh rumah sakit di Indonesia yang bisa melayani operasi bedah jantung pada anak. Itu tak sebanding dengan jumlah pasien yang mencapai ratusan. Sehingga waktu tunggu atau antrean operasi para pasien pun mencapai 4-36 bulan.

 

Maka penanganan penyakit jantung bakal menjadi fokus utama Kemenkes tahun ini. Ditargetkan RS level madya bisa tersedia di 514 kabupaten/kota. Yakni agar bisa melayani operasi berbagai penyakit tak menular lainnya. Seperti pasang ring, kemoterapi, hingga bedah tumor.

 

Selain itu, juga ditarget RS level utama di masing-masing provinsi di Indonesia. Yakni untuk melayani operasi bedah jantung terbuka, bedah kepala stroke, hingga radioterapi bagi pasien kanker.

 

Dari target itu, yang mampu terpenuhi hanya RS level utama di semua provinsi. Diperkirakan bisa tercapai pada 2024 nanti. Sedangkan untuk RS level madya di tiap kabupaten/kota masih harus menunggu lama.

 

“Kita kemungkinan hanya bisa memenuhi separo RS madya tahun depan. Sisanya dikejar pada 2027 nanti,” ungkap Budi. Tentu persoalannya menyangkut anggaran dan SDM. Pada TA 2023, anggaran Kemenkes merosot separo ketimbang tahun sebelumnya. Saat inj mencapai Rp 173 triliun.

 

Budi juga menyinggung soal Indonesia yang tengah darurat dokter. Tak hanya dokter spesialis, tetapi juga dokter umum. Stok dokter umum Indonesia masih sangat terbatas.

 

Bahkan kalah dengan negara tetangga. Idealnya satu dokter melayani 1.000 penduduk. Di Singapura, jumlah penduduknya sekitar 5 juta orang dan jumlah dokter tembus 5 ribu. Sudah sangat ideal.

 

Sementara di Indonesia masih jauh dari ideal. Jumlah dokter hanya 120 ribu orang untuk melayani sekitar 270 juta penduduk. Skalanya masih 0,5 : 1.000. Artinya kebutuhan dokter kurang separo yakni 150 ribu.

 

“Itulah kenapa dokter di sini prakteknya sering sampai malam. Apalagi dokter spesialis, kekurangannya juga ribuan,” lanjut Budi. Di Indonesia hanya ada 92 fakultas kedokteran. Dan cuma 20 FK yang bisa mencetak dokter spesialis.

 

Kebutuhan dokter spesialis saat ini mencapai 4 ribu orang. Maka estimasinya, butuh 36 tahun untuk memenuhi. Budi pun membeberkan penyebabnya. Yakni ada sistem pendidikan dokter spesialis yang kurang tepat di Indonesia.

 

Seharusnya, bisa mengadopsi sistem dari negara-negara maju. Di sana, pendidikan dokter spesialis ditempuh di setiap rumah sakit, bukan di kampus. Mereka pun tak perlu membayar biaya perkuliahan yang begitu mahal. Bahkan rata-rata dibayar.

 

“Sehingga menjadi dokter spesialis itu justru mudah dan murah,” tuturnya. Ketimpangan pun tidak terjadi. Dengan begitu, lebih banyak nyawa lagi yang bisa tertolong. Sistem itulah yang akan diterapkan di Indonesia dalam waktu dekat.

Operasi jantung oleh tim dokter Rumah Sakit Jantung Pusat Harapan Kita.-RUMAH SAKIT JANTUNG PUSAT HARAPAN KITA-

 

Dalam program kerja 2023, anggaran Kemenkes tak sebesar dua tahun sebelumnya. Tak ada lagi anggaran khusus penanganan Covid-19. Namun, Budi memastikan vaksinasi tetap digratiskan.

 

Termasuk vaksin Covid-19 Cominarty dengan platform mRNA produksi Pfizer-BioNTech untuk anak usia 6 bulan hingga 11 tahun. Dana masih cukup untuk membiayai program vaksinasi Covid-19 untuk anak di usia tersebut. 

 

“Akan segera kami proses vaksinasi anak secara gratis,” katanya. Namun, tentu penggunaannya masih menunggu arahan dari BPOM. Seperti vaksin lain pada umumnya.

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh sebelumnya sempat mendesak Kemenkes agar segera memberikan vaksin anak tersebut secepatnya dan harus gratis. Mengingat banyak temuan penyakit long Covid-19 pada anak. 

 

Dia bahkan mengusulkan agar program vaksinasi itu dimasukkan ke program imunisasi dasar dan rutin anak. Nihayatul memastikan Komisi IX akan melakukan rapat bersama Kemenkes pada minggu depan. “Iya nanti pasti kita obrolkan semuanya di situ,” tandas dia. (Mohamad Nur Khotib)

Sumber: