12,7 Juta Keluarga Tak Punya Rumah

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Backlog perumahan Indonesia kini mencapai 12,7 juta. Naik dibandingkan 2015 lalu yang masih 11,3 juta. Backlog itu dihitung dari jumlah rumah tangga dikurangi jumlah penduduk.

Angka itu berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021. Padahal, pemerintah menarget tuntas pada 2045 nanti. Namun, kemampuan saat ini hanya bisa menyediakan 680 ribu unit tiap tahun. 

“Solusinya, harus bikin program 1,5 juta unit per tahun agar bisa mencapai target. Itu PR pertama yang harus dirumuskan,” ujar Dirjen Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna saat acara Penandatanganan MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan secara virtual di YouTube Kemenkeu, Rabu, 25 Januari 2023.

Kedua, secara kualitatif, backlog rumah tidak layak huni (Rutilahu) mencapai 23 juta unit pada 2021. Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rutilahu itu mencapai 56,75 persen. “Artinya, banyak yang sudah punya rumah namun tidak layak huni. Tapi kita ramai-ramai kasih rumah ke mereka. Ini PR bagi ekosistem untuk mencari solusinya,” lanjutnya.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, sektor perumahan menjadi salah satu andalan untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, punya multiple effect. Terutama menggerakkan UMKM yang menjual produk-produk bahan bangunan.

Optimisme ekonomi pada tahun ini pun harus dijaga. Mengingat beberapa data menunjukkan yang cukup kuat. Misalnya, Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang tumbuh 5,2 persen, inflasi terjaga di angka 5,5 persen, hingga penyaluran kredit properti yang tumbuh 8,3 persen.

“Backlog perumahan yang tinggi itu adalah tantangan. Karena rasio KPR Indonesia terendah,” tandasnya. Namun, kata Rionald, pemerintah juga tak tinggal diam. Perhatian pemerintah terkait masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat besar. Pada dua tahun terakhir, misalnya, rata-rata digelontorkan Rp 20 triliun untuk pembangunan 1,16 juta rumah.

Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan itu ditandatangani oleh dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR (DJPI), dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, dan direktur PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Dan diharapkan bisa menuntaskan permasalahan backlog perumahan.

Ekosistem itu sebagai upaya guna menyelaraskan pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal. Termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing). “Pemerintah terus berupaya mengentaskan backlog ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat,” ungkap Rionald. (*)

 

 

Sumber: