Penjelasan Rp 300 T yang Malah Tidak Jelas

Transaksi Rp 300 triliun akhirnya diklarifikasi Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Itu bukan korupsi pejabat Kementerian Keuangan. Tapi, analisis keuangan potensi tindak pidana pencucian uang. Termasuk pejabat Kemenkeu.

KLARIFIKASI itu disampaikan Ivan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengadakan jumpa pers di kantornya, Sabtu, 11 Maret 2023. Sri Mulyani tampak emosi terkait data dari PPATK yang disampaikan ke Menko Polhukam Mahfud MD soal Rp 300 triliun itu sehingga jadi heboh.

Sri Mulyani emosi, wajar. Sebab, isu Rp 300 triliun seolah rentetan dari kasus Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu, yang sudah dipecat, dan rekeningnya setengah triliun rupiah diblokir KPK dan safe deposit box isi Rp 37 miliar diblokir KPK juga.

Jadi, kesannya seolah pejabat di bawah Kemenkeu ramai-ramai korupsi. Total Rp 300 triliun. Jumlah fantastis.

Ivan sudah klarifikasi ke Kemenkeu soal itu, Selasa, 14 Maret 2023. Ia datang langsung ke kantor Kemenkeu. Setelah itu, ia bicara ke wartawan.

”Ini bukan tentang penyimpangan atau tindak pidana korupsi pegawai Kemenkeu, bukan. Ini karena posisi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal. Sama dengan KPK, polisi, dan kejaksaan.”

Dilanjut: ”Memang ada satuan-satuan kasus yang kami peroleh langsung dari Kemenkeu terkait dengan pegawai Kemenkeu. Lalu, kami temukan sendiri terkait pegawai Kemenkeu. Tapi, nilainya tak sebesar itu. Tapi, nilainya minim dan ditangani dengan baik oleh Kemenkeu.”

Dilanjut: ”Dalam kerangka itu perlu dipahami, bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power dan adanya korupsi yang dilakukan pegawai Kemenkeu. Bukan. Tapi, ini lebih kepada tusi (tugas dan fungsi) Kemenkeu yang menangani kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat kami melakukan analisis. Kami sampaikan ke Kemenkeu untuk ditindaklanjuti.”

Itulah inti penjelasan Ivan. Meski susunan kalimatnya agak membingungkan. Berputar. Tidak langsung ke inti persoalan. Tapi, bisa disimpulkan sebagai berikut.  

Rekening Rp 300 triliun itu dicurigai sebagai pencucian uang. Semua pencucian uang pasti ada tindak pidana di belakangnya. Dengan demikian, uang ilegal itu dicuci. Bisa dari korupsi, hasil narkoba, dana teroris, atau hasil human trafficking. Tapi, publik sudah beranggapan bahwa Rp 300 triliun itu uang korupsi.

Klarifikasi Ivan, pencucian uang Rp 300 triliun itu bukan cuma dilakukan aparat Kemenkeu. Melainkan, banyak aparat instansi lain. Walaupun, ada juga yang dilakukan pegawai Kemenkeu. Cuma nilainya minim.

Nah, ”nilai minim” itu tidak diperinci Ivan. Berapa? Walaupun kecil, itu kan pencucian uang. Mengapa uangnya dicuci? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang belum terjawab Ivan di konferensi pers.

Menariknya, Ivan juga mengatakan, ”Kemenkeu adalah salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010. Dengan demikian, setiap kasus yang berhubungan dengan kepabeanan dan perpajakan kami sampaikan ke Kemenkeu.” 

Akhirnya: ”Kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar. Kita sebut Rp 300 triliun.”

Sumber: