Jokowi Soal Konflik Myanmar: 5 Poin Konsensus Tidak ada Kemajuan

MANGGARAI BARAT, HARIAN DISWAY - Presiden Joko Widodo mendorong implementasi yang lebih kuat terhadap kesepakatan 5 poin atau five point consensus terhadap penyelesaian konflik di Myanmar. 

 

Konsensus 5 poin dideklarasikan pada pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta, April 24, 2021. Kelima poin tersebut adalah : 

 

BACA JUGA:Keakraban Pemimpin ASEAN di Geladak Kapal Phinisi Ayana Lako

BACA JUGA:Selamat Datang Timor Leste, Resmi Jadi Anggota ke-11 ASEAN

 

1. Penghentian segala bentuk kekerasan segera

2. Dialog antara dua pihak yang berseteru

3. Penunjukan utusan khusus

4. Akses terhadap bantuan kemanusiaan 

5. Pertemuan antara utusan khusus dengan semua pihak

 

Suasana perundingan sesi retreat KTT ASEAN ke 42-BPMI Setpres/Muchlis Jr.-

 

Namun, dua tahun lebih setelah diadopsinya kesepakatan tersebut, kondisi konflik di Myanmar masih belum ada tanda-tanda mereda, bahkan dinilai semakin buruk. Pada Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN yang digelar di Komodo Ballroom, Meruorah Convention Center, Labuan Bajo Kamis, 11 Mei 2023, Presiden Jokowi tegas mengatakan hal ini. 

 

BACA JUGA:Jokowi Ajak ASEAN Kuatkan Kolaborasi

KTT ASEAN 2023 Hasilkan 3 Poin Kesepakatan Perlindungan Pekerja Migran dan Penyelesaian Konflik Myanmar-Dok. Infopublik-

 

“Saya harus berterus terang bahwa implementasi Five-Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan, sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan,” ujar Presiden.

 

Untuk itu, sesi retreat akan dimanfaatkan untuk mendorong implementasi dari “Lima Poin Kesepakatan” atau “Five Point Consensus” dalam menyelesaikan isu Myanmar dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sebagai ketua ASEAN, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi 5 poin konsensus tersebut.

 

Selain itu, Presiden juga kembali menyerukan adanya dialog sekaligus penghentian kekerasan di Myanmar. Bersama pihak terkait, lanjut Presiden, Indonesia juga terus berupaya memfasilitasi bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di Myanmar.

BACA JUGA:Para Pemimpin ASEAN Pulang Mulai Hari Ini

BACA JUGA:Lawakan Warga Twitter Tentang Harga Tiket Konser Coldplay: Netizen Minta Dipangku Chris Martin

 

Jokowi didampingi Menlu Retno Marsudi-BPMI Setpres/Muchlis Jr.-

 

“Melalui engagements dengan berbagai pihak, kami mendorong terciptanya dialog yang inklusif, kemudian menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian lewat Joint Needs Assessment melalui AHA Centre dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan,” ujar Jokowi.

 

Di hadapan para pemimpin ASEAN, pria kelahiran Solo, Jawa Tengah ini juga menyampaikan harapan agar isu Myanmar tidak menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN. Menurut Presiden, hal ini sangat ditunggu oleh masyarakat ASEAN.

 

BACA JUGA:Tim Bulu Tangkis Putri Raih Perak SEA Games 2023

 

“Yang ingin saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN,” ujarnya.

 

Sementara itu, terkait implementasi AIOP, Presiden menekankan perlunya kerja sama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik. “Salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum (AIPIF) sebagai platform kerja sama konkret bersama negara mitra,” imbuhnya.(Dave Yoshua)

 

 

 

Sumber: