Inilah Rapor Jokowi! LSI Denny JA Catat 3 Rapor Biru, 1 Rapor Merah, dan 3 Rapor Netral

Sejak awal kepemimpinannya, Jokowi telah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Ia menyadari bahwa ekonomi yang kuat memerlukan fondasi infrastruktur yang tangguh, sehingga ia menggagas proyek-proyek besar.

Seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Upaya ini berdampak langsung pada: PDB: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mendapat dorongan dari meningkatnya konektivitas dan efisiensi transportasi.

BACA JUGA: Cipto Suwarno Kurniawan, Bersama Ayumie Sukses Rambah Pasar Modern

Dengan pembangunan infrastruktur yang signifikan, logistik nasional mengalami peningkatan efisiensi, yang pada gilirannya mendorong aktivitas ekonomi. Indeks Kebebasan Ekonomi: Pemerintah Jokowi memperkenalkan deregulasi besar-besaran.

Serta reformasi untuk mempermudah investasi, seperti Omnibus Law dan penyederhanaan perizinan. Kebijakan ini membuat Indonesia lebih kompetitif di pasar global, meningkatkan peringkat Kebebasan Ekonomi.

Indeks Kemajuan Sosial: Infrastruktur yang lebih baik memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Pembangunan ini berdampak positif pada standar hidup masyarakat.

BACA JUGA: Cipto Suwarno Kurniawan dan Ayumie, Proses Panjang Formulasi Mi Instan Sehat

Terutama di daerah terpencil. Namun, prioritas tinggi pada infrastruktur dan ekonomi ini mengorbankan beberapa aspek lainnya, seperti isu lingkungan hidup dan politik oposisi, yang berperan dalam penurunan skor Indeks Demokrasi.

Alasan kedua: Komitmen yang Kuat pada Stabilitas dan Penegakan Hukum. Selama 10 tahun, Jokowi juga fokus pada stabilitas politik dan penegakan hukum sebagai pilar utama. Komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Tapi punya risiko mengorbankan aspek demokrasi. Hal ini berdampak pada Indeks Demokrasi. Dalam upaya menjaga stabilitas, manuver politik aktor pemerintahan membuat DPR dan partai politik tak lagi mampu menjadi suara pengimbang kebijakan presiden.

BACA JUGA: Amerika Serikat Peringatkan Israel Untuk Tidak Menghancurkan Lebanon

Manuver ini meredam demokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi aspirasi publik dan kritik konstruktif. Memang manuver politik tersebut menjaga kestabilan pemerintahan, namun memberi nilai negatif pada Indeks Demokrasi.

Indeks Korupsi (Netral): meskipun ada upaya penegakan hukum, tapi pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum signifikan. Kebijakan reformasi birokrasi yang lambat dan pemberantasan korupsi yang inkonsisten menghasilkan rapor netral di Indeks Korupsi.

Kelemahan ini menghalangi peningkatan signifikan di sektor tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Indeks Kebahagiaan (Netral): Stabilitas keamanan memang terjaga.

BACA JUGA: Lebih Dekat dengan Konsumen dan UKM Lokal, Lazada Rilis Kampanye Terbaru

Sumber: