Orasi Ilmiah Letkol La ode M. Nurdin Saat Pengukuhan Gelar Doktor di Universitas Jember

WARGA Kabupaten Jember telah membuktikan efektifitasnya dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat secara konstruktif dalam berbela negara. Meskipun fenomena makro masih menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan bela negara secara nasional. Bertitik tolak dari fenomena tersebut, penelitian dilakukan dengan tujuan.

Pertama, menganalisis dan menginterpretasikan kinerja implementasi kebijakan bela negara di Kabupaten Jember. Tujuan kedua adalah mendesain model rekomendasi implementasi kebijakan bela negara melalui program deliberatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk secara mendalam memahami optimalisasi kinerja implementasi kebijakan bela negara di Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan: Pertama, kinerja implementasi kebijakan bela negara di Kabupaten Jember melalui kegiatan one day dan one week sebagai inovasi deliberatif sudah berjalan menuju tujuan ideal (nucleus of innovation). Ini karena cakupan kebijakan yang baik, meminimalisir adanya bias kebijakan dan akses yang diberikan kepada antarpihak cukup luas serta dilakukan dengan frekuensi yang ajeg. Ini akan mengarahkan pada konsekuensi- konsekuensi yang didasarkan pada kebutuhan lapangan (milieu of innovation) untuk perubahan sikap dan perilaku warga negara secara konstruktif dalam membela negaranya dari berbagai ancaman. Baik ancaman militer, nirmiliter, maupun hybrid. 

Kesimpulan kedua adalah desain model rekomendasi dihasilkan konstruksi temuan penelitian dan teori kinerja implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin. Temuan penelitian menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan kelembagaannya sangat penting dalam impelementasi kebijakan, agar selaras dengan keinginan target group. 

Teori kinerja implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin yang mencakup policy output, policy outcome, dan program performance indicator, memerlukan tambahan temuan dari penelitian ini agar dapat bekerja secara deliberatif dan diterapkan di daerah lain sebagai bagian dari transferability penelitian. 

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah teori kinerja implementasi kebijakan Ripley dan Franklin perlu disempurnakan dengan beberapa prasyarat lain. Seperti melibatkan publik sebagai subjek kebijakan dan menggunakan kelembagaan yang ada di masyarakat sebagai bagian dari kebijakan bela negara untuk mewujudkan kinerja implementasi kebijakan yang baik.

Adapun implikasi teoretis dalam penelitian ini adalah kritik dan sekaligus penyempurnaan terhadap teori kinerja implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin (1986) yang hanya berfokus pada: a). Policy output seperti cakupan kebijakan, bias kebijakan, akses kebijakan, frekuensi kebijakan, kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan. b). Policy outcome yang terdiri dari target short term, medium term. dan long term. c). Program performance indicator seperti kejelasan isi kebijakan, perkembangan dan kompleksitas program, partisipasi dari seluruh pelaksana pemerintahan, dan faktor-faktor yang tidak terkendali yang dapat mempengaruhi implementasi tidak cukup merespon kebutuhan lapangan yang kompleks.

Perlu sikap arif dari para implementor kebijakan untuk melibatkan masyarakat atau target group dengan kelembagaan yang dimilikinya sebagai bagian dari adaptasi kebijakan yang partisipatif serta mewujudkan kinerja implementasi kebijakan yang deliberatif dalam perspektif New Public Service (NPS). Temuan penelitian yang berorientasi pada paradigma NPS didasarkan pada nilai-nilai demokratis dan kepentingan publik. 

Sementara teori kinerja implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin (1986) hanya menitikberatkan pada efisiensi, aturan, prosedur, dan kontrol birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan, sehingga seringkali tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan publik atau target group. (*)

*) Waaster Kasdam V/Brawijaya

Sumber: