165 Juta Orang Jatuh Miskin, PBB Usul Tangguhkan Pembayaran Utang

HARIAN DISWAY – Tiga tahun terakhir memang begitu berat. Sampai-sampai, PBB melaporkan bahwa sejak 2020 ada 165 juta orang yang menjadi miskin. Sebagai alternatif, badan dunia itu mengajukan penangguhan utang negara berkembang untuk jalan keluar.

 

Kondisi itu, salah satunya, dipicu oleh pandemi Covid-19. Biaya hidup juga makin tinggi. Yang teranyar, konflik Ukraina-Rusia yang tak kunjung kelar membuat perekonomian dunia terusik.

 

Bahkan United Nations Development Programme (UNDP) mengatakan bahwa krisis itu akan punya dampak besar. Sebanyak 75 juta dari 165 juta orang itu akan terperosok dalam lembah kemiskinan tingkat ekstrem.

 

Menurut laporan itu, tingkat kemiskinan ekstrem berarti pendapatan yang kurang dari USD 2,15 (sekitar Rp 40 ribu) per hari. Sedangkan kemiskinan pada umumnya ada pada pendapatan kurang dari USD 3,65 (sekitar RP 54 ribu) per hari.

 

Kepala UNDP Achim Steiner berpendapat bahwa berbagai negara berinvestasi dan berutang. Itu untuk menstabilkan ekonomi dalam tiga tahun menghadapi krisis. Juga untuk mencegah sejumlah rakyatnya jatuh ke dalam garis kemiskinan.

 

“Negara dengan utang tinggi punya benang merah seperti pengeluaran sosial yang tidak mencukupi dan tingkat kemiskinan yang mengkhawatirkan,” ucapnya.

 

BACA JUGA : Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 26,36 Juta Jiwa

BACA JUGA : Angka Kemiskinan Ekstrem Jadi Pekerjaan Rumah

 

Menurut laporan PBB banyak negara-negara berkembang yang lebih memprioritaskan membayar bunga utang daripada membelanjakan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

 

Biaya tahunan untuk menyejahterakan 165 Juta jiwa untuk keluar dari garis kemiskinan akan mencapai lebih dari USD 14 miliar. Itu setara dengan Rp 209,5 triliun. Atau setara dengan 4 persen dari total layanan utang luar negeri pada 2022 untuk ekonomi negara berkembang.

 

Keluarga dengan tujuh anak di Darbhanga, Bihar, India, makan bersama di dalam rumah yang sederhana, April 2023.-Sachin KUMAR-AFP-

 

Dengan demikian, perekonomian negara berkembang akan terguncang. Dunia pun perlu restrukturisasi dan mekanisme baru soal utang negara-negara. Plus penanggulangan krisis ekonomi.

 

PBB melalui Sekretaris Jenderal Antonio Guterres pekan ini mengajukan reformasi kepada lembaga internasional untuk mengubah sistem keuangan global yang sudah kuno. Mekanisme itu seharusnya dinamis mengikuti perkembangan arus zaman. Tidak berpacu pada kebijakan konservatif seperti pada era sistem ini diciptakan. (Kamal Fasya)

 

 

Sumber: