Mesin Relawan di Kabinet

Mesin Relawan di Kabinet

Ilustrasi Jokowi lantik relawan jadi menteri.-Ilustrasi: Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-

Lain halnya dengan menteri asal parpol, kesetiaan politiknya tetap ke arah parpol. 

Menteri berbasis relawan itu sering kali melakukan manuver berbau politik. Luhut dan Bahlil, misalnya, dua menteri yang paling getol menyuarakan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Jokowi. Suara mereka menghilang setelah mendapat banyak perlawanan dari kelompok masyarakat.

Moeldoko lain lagi. Kini ia sedang menempuh jalur hukum untuk mengambil alih Partai Demokrat. Yang digugat Moeldoko adalah putusan menteri hukum dan HAM yang mengesahkan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jadi, pejabat pemerintah ikut menggugat putusan pemerintah. Penguasa kabinet mendiamkannya.

Erick Thohir? Menteri BUMN yang mengangkat banyak relawan menjadi komisaris di BUMN. Ada media yang mencatat, 26 relawan menjabat komisaris di berbagai perusahaan pelat merah. Bisa jadi, lebih banyak lagi bila dihitung dengan beberapa anak perusahaan BUMN. Akibatnya, banyak komisaris yang posisinya tidak sesuai kompetensinya. 

Erick yang waktunya banyak mengurus bola itu, disebut Jokowi, sebagai salah seorang kandidat cawapres. Dan, kabarnya didorong duet dengan Prabowo.

Menteri Budi Arie yang baru dilantik adalah relawan yang mengungkapkan secara terang-terangan bahwa Jokowi lebih mendukung Prabowo. Menurutnya, 60 persen ke Prabowo dan 40 persen Ganjar. Bocoran itu tidak pernah diklarifikasi Jokowi, Budi Arie malah dilantik jadi menteri.

Kehadiran Budi Arie sebagai menteri itu makin menyibak arah politik Jokowi. Dan, Budi Arie, orang kepercayaan Jokowi tersebut, pernah juga bertemu empat mata dengan Prabowo.

Jokowi sendiri belum secara resmi dan terbuka mengarahkan dukungan relawan dan loyalisnya itu. Di depan relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) di Bogor, Jokowi menyebut koalisi dan cawapres belum jelas. Ia pun meminta relawan menahan diri.

Padahal, PDIP, partai tempat Jokowi sebagai kader, capresnya sudah jelas. Masalah koalisi PDIP juga sudah jelas, karena tidak harus berkoalisi, memenuhi syarat maju sendiri. 

Kita tunggu saja manuver apa lagi yang dilakukan Jokowi dan relawannya. Masih ada tiga hingga empat bulan batas pendaftaran capres-cawapres. (*)

 

 

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: