Polusi Terus Memburuk, PNS Pemprov DKI Jakarta Bakal Diwajibkan WFH

HARIAN DISWAY - Semua pegawai pemerintah di Jakarta akan diwajibkan work from home (WFH) lagi. Opsi ini dibuka kembali lantaran polusi udara di ibu kota makin memburuk.

Hari ini, misalnya, indeks kualitas udara (AQI) DKI Jakarta berada pada 159 poin dengan kategori tidak sehat berdasarkan pengukuran dari IQAir.

Angka itu naik ketimbang pekan lalu yang mencapai 123 poin. DKI Jakarta dan daerah penyangganya rutin mencatatkan tingkat konsentrasi partikel kecil (PM2,5) yang tidak sehat. Bahkan 14,2 kali melebihi standar WHO.

BACA JUGA:Beda Solusi Soal Polusi Udara Jakarta, Jokowi Pindah ke IKN, Budi Ajak Pindah ke Motor Listrik

"WFH untuk mengurangi penggunaan transportasi PNS DKI Jakarta," ungkap Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam keterangan pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri di Istana Negara, Senin, 14 Agustus 2023.

Skema yang diterapkan meliputi dua pilihan. Bisa dengan rasio 50:50 alias separuh karyawan WFH sisanya tetap WFO atau dengan rasio 60:40. Bergantung pada setiap instansi. "Syukur-syukur bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan swasta lainnya," jelas Budi. 

Tak hanya pemda, kementerian dan lembaga negara lain pun diminta menerapkan hal yang sama. 

BACA JUGA:Waduh! Polusi Picu Penurunan Angka Harapan Hidup Indonesia, Berkurang 1,2 Tahun

Semua bangunan yang punya risiko tinggi bakal dikenai kebijakan anyar. Yakni harus menerapkan green building. Misalnya, dengan memperbanyak tanaman guna menyerap CO2.

Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta sudah menambah ruang terbuka hijau di 800 lokasi sejak Oktober 2022. Termasuk menanam 216 ribu pohon dengan tinggi minimal 3 meter.

Sementara itu, Jokowi dalam arahannya, meminta kementerian dan lembaga terkait untuk segera menyusun strategi. Terutama intervensi jangka pendek. Seperti rekayasa cuaca untuk mendatangkan hujan di Jabodetabek.

BACA JUGA:Nggak Ribet! Ini Cara Konversi Motor dari BBM ke Listrik, Bisa Bantu Kurangi Polusi

Kemudian juga menerapkan regulasi untuk batas emisi kendaraan bermotor. Tentu, kata Jokowi, ini memerlukan anggaran. "Jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office (WFO) menjadi work from home (WFH)," ungkapnya.

Menurut Jokowi, ada beberapa faktor polusi udara makin tinggi. Di antaranya, dampak kemarau panjang selama tiga bulan terakhir, pembuangan emisi dari transportasi, hingga aktivitas industri. Terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.(Mohamad Nur Khotib)

Sumber: