Tegas, Presiden Jokowi Sindir Komitmen Negara-Negara Maju Atasi Krisis Iklim Global: Cuma Retorika di Atas Kertas!
Presiden Jokowi saat menghadiri KTT G20 di India, duduk berdampingan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden-Setpres-
NEW DELHI, HARIAN DISWAY - Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan statemen yang cukup tegas dalam sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di New Delhi, India, Sabtu, 10 September 2023.
Dalam kesempatan tersebut, delegasi Indonesia mengetengahkan soal krisis iklim yang semakin memprihatinkan.
Hal ini bisa dirasakan dari suhu bumi yang terus meningkat.
“Bumi kita tengah sakit, pada bulan Juli lalu, suhu dunia capai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal,” ucap Presiden Jokowi.
BACA JUGA:Hadiri KTT G20 di India, Presiden Jokowi Ajak Pemimpin Dunia Untuk Merawat Bumi
Untuk menghadapi hal ini, kata Jokowi, percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan.
Ia menilai hingga saat ini pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas. Bahkan ia mengkritik komitmen negara-negara maju dalam penanggulangan krisis iklim.
Sesi pertama KTT G20 India di aula Bharat Mandapam, kompleks IE Convention Center, Pragati Maidan, New Delhi, India. -Setpres-
“Komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan climate USD 100 miliar per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss dan damage,” tuturnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.
“Kami negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” kata Presiden.
BACA JUGA:KTT Ke-43 ASEAN 2023: Patsy, Jokowi, dan Biden
Selain itu, Presiden juga menuturkan bahwa pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting.
Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: