Buka Rakornas KORPRI, Jokowi: Presiden Tiga Periode ke Depan Tentukan Indonesia Jadi Negara Maju

JAKARTA, HARIAN DISWAY- Presiden Joko Widodo punya ambisi membawa Indonesia menjadi negara maju. Tentu dengan segenap peluang dan potensi yang dimiliki saat ini.

"Jadi kepemimpinan 2024,2029,2034 itu akan sangat menentukan sekali indonesia menjadi negara maju atau terjebak menjadi negara dengan pendapatan menengah," kata Jokowi saat membuka Rakernas KORPRI di Krakatau Ballroom, Mercure Hotel & Convention, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.

BACA JUGA: Demi Netralitas, Eri Cahyadi Larang ASN Pemkot Surabaya Menyukai Unggahan Berbau Politik di Media Sosial

Tiga periode itulah yang akan menjadi kunci. Sebab, kata Jokowi, momentumnya pun sudah sangat pas. Keberhasilan hilirisasi nikel akan menunjang industri kendaraan listrik.

Ditambah bonus demografi pada 2045 nanti. Semua faktor itu akan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Tetapi, Jokowi menegaskan bahwa kesempatan hanya muncul sekali dalam suatu peradaban negara.

"Dari World Bank, OECD, IMF, semua menyampaikan hati-hati. Indonesia punya peluang besar untuk melompat jadi negara maju," sambungnya. 

Maka potensi dan peluang tersebut harus dikelola secara tepat. Terutama kinerja para aparatur sipil negara (ASN). Tak boleh lagi terjebak pada rutinitas yang monoton.

BACA JUGA: Resmikan Kereta Cepat, Jokowi Ganti Kata Handal dalam Akronim WHOOSH Menjadi Hebat

Karakter ASN harus segera diubah. Begitu pula dengan sistemnya. Tidak boleh lagi menyibukkan mereka pada urusan-urusan prosedural seperti pembuatan SPJ dan lain-lain.

Para ASN dituntut lebih inovatif dan adaptif terhadap kemajuan zaman. Dimulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Jika tidak, kesempatan akan terbuang sia-sia.

Jokowi pun tak mau Indonesia mengalami seperti negara-negara di Amerika Latin. Sekitar tahun 1950-1960, mereka punya kesempatan menjadi negara maju. Tetapi gagal karena tak bisa memanfaatkan peluang.

"Sampai sekarang negara-negara itu menjadi negara berkembang," katanya. Jokowi pun meminta birokrasi mengurus hal-hal yang penting.

Pertama, semua kepala daerah harus fokus pada pertumbuhan ekonomi. Kedua, harus bekerja maksimal menjaga inflasi minimal di angka 3. Ketiga, menurunkan angka kemiskinan.

"Yang dibutuhkan memang itu, bukan terjebak pada prosedur-prosedur. Pak Menpan harus dirumuskan setelah UU ASN jadi. Sehingga kita bisa berubah betul," tandas Jokowi. (Mohamad Nur Khotib)

Sumber: