TPN Ganjar Mahfud dan Civil Society Ingin Menjaga Pemilu Agar Fair

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Semua pihak ingin pemilihan umum 2024 berlangsung adil dan jujur. Sama seperti yang dikatakan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. Todung mengatakan, dua-tiga hari terakhir ini dia diperlihatkan peristiwa penting soal keterlibatan kepala dan perangkat desa dalam pemilu dan  Pemilihan Presiden (pilpres) 2024.

"Kalau perangkat desa ikut kegiatan menggerogoti netralitas pemilu maka itu artinya proses pemilu sudah diciderai sejak awal. Benih-benih pemilu curang dimulai dengan acara semacam ini," kata Todung Mulya Lubis saat konferensi pers terkait Menjaga Pemilu Bersih yang digelar Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023.

Menurut Todung, meski acara yang mengerahkan kepala dan perangkat desa itu disebut silaturahmi. Namun kalau membaca dari undangan acaranya disebut Acara Desa Bersatu Menuju Indonesia maju, maka acara ini jelas tendensius mendukung satu pasangan calon (Paslon).

BACA JUGA:Kunjungi Raja Ampat, Ganjar Pranowo Dapat Julukan Tokoh Pemerhati Orang Papua

BACA JUGA:Capres Ganjar Pranowo Kunjungi Raja Ampat, Janji Kembangkan Destinasi Wisata

Kalau dilihat lebih jauh, kata Todung, dalam surat undangan acara tersebut berisi kalimat: sehubungan dengan akan diselenggarakan acara desa bersatu dukungan untuk menuju Indonesia maju. Konsolidasi rebut suara desa 2024.

"Melihat kalimat itu sulit untuk tidak menafsirkan itu kegiatan kampanye. Kehadiran aparat desa di sana tidak bicara soal netralitas namun justru melakukan kegiatan berupa pengingkaran netralitas," kata Todung.

BACA JUGA:Kunjungi Papua, Ganjar Janji Mudahkan Akses Pendidikan dan Lapangan Kerja

Todung menyebutkan sangat mudah membaca bahwa acara itu penggalangan kekuatan untuk satu Paslon Pilpres 2024. Hal itu bisa dilihat dari identitas tanda pengenal peserta: Disebut desa bersatu untuk Indonesia Maju, kemudian ada foto capres Prabowo dan Gibran.

Kalau mau fair, kata Todung, seharusnya dalam kegiatan itu mengundang semua Paslon peserta pilpres 2024. "Kalau hanya undang satu Paslon maka artinya ada dua paslon lainnya yang dianaktirikan alias tidak dianggap," ujar Todung.

Todung mengatakan, hal tersebut merupakan sebuah preseden buruk dalam konsolidasi demokrasi. Padahal, hadirnya demokrasi di Indonesia sudah dimulai sejak Pemilu Tahun1999. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama yang menghadirkan demokrasi di Indonesia. Bahkan pengamat internasional bilang itu pemilu Indonesia yang bebas dan jujur.

"Apakah pemilu dan pilpres 2024 bisa jujur dan imparsial, menurut saya tidak. Sebab hal ini sudah diingkari sendiri dengan berbagai peristiwa yang menunjukkan hal yang justru bertentangan dengan demokrasi," kata Todung.

Todung mengingatkan bahwa nasib bangsa saat ini dan ke depan ada di tangan seluruh masyarakat dan juga di tangan kepala desa dan perangkat desa. Semua diharapkan untuk menjalankan imparsialitas dalam pelaksanaan pemilu 2024 dan demokrasi Indonesia. 

"Kalau kepala desa tidak bisa menjaga netralitas maka jangan berharap hasil pemilu 2024 punya legitimasi," kata Todung.

Sumber: