Amerika Serikat Ajukan Proposal Reformasi Pemerintahan Palestina Pasca Perang Israel - Hamas
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas saat bertemu pada Minggu, 5 November 2023. Mereka pernah bertemu kembali membahas reformasi pemerintahan Palestina pada akhir November 2023. -Anadolu Ajansi-
HARIAN DISWAY - Amerika Serikat mendesak Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk merombak pemerintahan Palestina setelah perang Hamas-Israel.
Pejabat negeri Paman Sam menilai, selama ini Otoritas Palestina tidak cukup baik dalam menjalankan pemerintahannya di Palestina.
Pemerintahan yang tidak cukup baik ini karena Abbas memandang legitimasinya terus dirusak oleh pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Sementara itu, banyak warga Palestina saat ini menganggap pemerintahannya korup, tidak demokratis, dan tidak tersentuh.
Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menjelaskan bahwa dia ingin melihat Otoritas Palestina yang direvitalisasi.
BACA JUGA:Gus Yahya Sebut Hak Veto DK PBB Dapat Lemahkan Legitimasi PBB dan Piagam HAM Dunia
Joe Biden juga ingin Otoritas Palestina mengambil alih Gaza dan menyatukan pemerintahannya dengan Tepi Barat setelah konflik berakhir.
Selain itu, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan bertemu dengan Abbas pada Jumat, 15 Desember 2023. Sullivan menjadi pejabat senior Amerika Serikat terbaru yang mendesak Abbas untuk merombak pemerintahannya dengan cepat.
Setelah bertemu dengan para pemimpin Palestina pada akhir November 2023, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa mereka membahas pentingnya reformasi pemerintahan Palestina.
Mereka menekankan pentingnya memerangi korupsi, memberdayakan masyarakat sipil, dan mendukung kebebasan pers di pemerintahan Palestina.
Para pemimpin Palestina itu meliputi tiga pejabat Palestina dan satu pejabat senior regional. Mereka mengatakan proposal reformasi pemerintahan Palestina yang diajukan Washington akan melibatkan Mahmoud Abbas sebagai sebagian penguasa Otoritas Palestina.
Melalui proposal tersebut, Abbas dapat menunjuk seorang wakil, menyerahkan kekuasaan eksekutif yang lebih luas kepada perdana menterinya, dan memperkenalkan tokoh-tokoh baru dalam pemerintahannya.
BACA JUGA:Sebut Israel Kalah Perang, Hamas Desak Amerika Serikat Cabut Hak Veto
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
