Resah Politik Uang, Sabrang MDP Bikin Podium2024.id (1): Platform AI untuk Mengenal Gagasan Para Kontestan Pemilu 2024

Politik uang masih menjadi musuh besar setiap perhelatan pemilu. Suara politik individu bisa terbeli dengan murah. Keresahan inilah yang mendorong Sabrang Mowo Damar Panuluh (MDP) menciptakan platform Podium2024.id dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI).

----------

Bagaimana program pendidikan yang dicanangkan oleh capres dan cawapres Pemilu 2024? ChatGPT tak sanggup menjawabnya. Teknologi AI buatan OpenAI itu meminta maaf lantaran tak punya data yang memadai.

Tetapi, jangan khawatir. Pertanyaan-pertanyaan seputar capres dan cawapres seperti itu bisa diajukan ke laman podium2024.id. Inilah platform AI karya Sabrang MDP yang baru diluncurkan.

Cara mengaksesnya sangat mudah. Pertanyaan tinggal diketik melalui kolom prompt di halaman muka website. Tak sampai sepuluh detik akan keluar jawaban dari semua paslon atas pertanyaan yang Anda ajukan.

Podium2024.id memang punya misi khusus. Yakni untuk menjembatani para konstituen dan kandidat Pemilu 2024. Baik pasangan capres-cawapres maupun calon legislatif (caleg). 

Ini supaya masyarakat bisa mengenal para kandidat yang akan dipilih melalui program-program yang dicanangkan. Sebab, Sabrang melihat masih banyak orang yang memilih berdasarkan mana pihak yang memberi uang lebih banyak. Tdak lagi didasarkan pada gagasan atau program yang ditawarkan. 

“Di negara kita ini kalau memilih pemimpin berdasarkan judi. Bukan gagasan atau programnya,” ujar Sabrang MDP saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin, 25 Desember 2023. 

Padahal, program-program itulah yang harusnya menjadi pertimbangan penting. Karena mewakili solusi atas masalah yang dialami para konstituen dalam kehidupan sehari-hari. 

Baliho para capres-cawapres berjejal di dekat KBS, Jalan Darmo, Surabaya.-Boy Slamet -

Seperti temuan Bawaslu yang dibeber beberapa waktu lalu. Bahwa praktik politik uang masih sangat rawan terjadi pada Pemilu 2024. Setidaknya di lima provinsi yakni Maluku Utara dengan skor tertinggi 100; kemudian disusul Lampung 55,56; Jawa Barat 50; Banten 44,44; dan Sulawesi Utara 38,89.

Sementara itu, 29 provinsi lain masuk kategori kerawanan tingkat sedang. Dan tak ada satu pun provinsi yang masuk kategori rawan rendah. Gambaran serupa juga terjadi di tingkat kabupaten/kota.

Dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 24 kabupaten/kota masuk kategori paling rawan terjadi praktik politik uang. Lima kabupaten paling rawan politik uang yakni Kabupaten Jayawijaya di Papua, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah di Lampung.

Hasil temuan itu menunjukkan praktik politik uang masih dianggap wajar. Namun, kata Sabrang, problemnya tak melulu terletak pada konstituen belaka. Melainkan juga karena begitu banyaknya jumlah caleg yang sulit dikenali.

Sumber: