Konser Musik Dilarang Jika Anies Baswedan Jadi Presiden? Ini Jawabnya

HARIAN DISWAY - Indonesia sedang menikmati banjir konser dari artis luar negeri. Mulai dari idol group K-pop, AS, Inggris, semua bergantian datang ke Indonesia. Dan tiketnya selalu sold out.

Hari ini saja, bakal digelar Golden Disc Awards (GDA) 2024 di Jakarta International Stadium (JIS), yang merupakan ajang penghargaan bagi artis K-Pop. Sebelumnya, ada Suga BTS, SMTown, Coldplay, TWICE, dan masih banyak lagi.

Namun, ada black campaign yang menyebut bahwa jika Anies Baswedan jadi presiden, maka banyak kegiatan hiburan yang dilarang. Termasuk konser. Bagaimana faktanya?

BACA JUGA:Canda Anies-Cak Imin Guyon di Resolusi Indonesia: Coba Kacamata Sampai Sindir Lawan Politik

"Zaman dulu di Jakarta juga gitu. Banyak sekali yang nakut-nakutin, nanti kalau Anies jadi gubernur, IMB rumah ibadah susah," kata Anies Baswedan dalam acara Resolusi Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat malam, 5 Januari 2024.

KONSER musik dilarang jika Anies Baswedan jadi Presiden? Ini jawabnya. Foto: Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam acara Resolusi Indonesia, 5 Januari 2024.-YouTube Narasi Newsroom-

"Yang terjadi sebaliknya. Justru semuanya berhak mendapatkan IMB," lanjut capres nomor urut 1 di Pilpres 2024 tersebut.

Seperti yang ia katakan dalam berbagai kesempatan, selama ia menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia mengeluarkan IMB untuk rumah ibadah (selain masjid) paling banyak dibandingkan periode sebelumnya.

Anies mengungkapkan, dalam memimpin, ia selalu bekerja dengan prinsip. Yakni kesetaraan, kepentingan publik, data, informasi, common sense, dan aturan. Aturan itu bisa undang-undang, regulasi, hingga konvensi.

BACA JUGA:Komentar Anies Baswedan Usai Di-Roasting Kiky Saputri: Ini Bagian dari Demokrasi

BACA JUGA:Jubir AMIN: Suara Anies-Muhaimin Dekati Prabowo-Gibran, Sudah Sesuai Prediksi

Maka, untuk bisa mendapatkan izin, semua kegiatan (juga pembangunan) harus memenuhi prinsip Anies tadi. Mulai dari kepentingan publik sampai menaati peraturan.

"Semua kegiatan yang memang punya aturannya silakan dijalankan. Semua kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang ada, jangan dilarang," tegasnya.

Negara, kata Gubernur DKI periode 2017-2022 itu, memberikan ruang untuk seluruh kegiatan bisa dilakukan. Asal, tidak melanggar aturan di dalam Republik Indonesia.

Sumber: berbagai sumber