Hilirisasi Pangan Melalui Lembaga Sosial-Ekonomi

Tahap itu pada gilirannya didukung melalui kerja sama erat dengan mitra sebagai offtaker, memastikan distribusi dan kelangsungan produk hilir secara efisien. 

Kesuksesan hilirisasi tidak hanya bergantung pada pengembangan produk, tetapi juga melibatkan strategi pengorganisasian produksi dan penguatan institusi melalui kelembagaan sosial dan ekonomi petani (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2023).

BACA JUGA: Prabowo Genjot Hilirisasi 21 Komoditas Bantu Industri Farmasi

Peran Kelembagaan Sosial dan Ekonomi

Dalam hal kelembagaan sosial, inisiatif untuk membentuk kelompok tani dapat meningkatkan daya tawar petani. Selain menjadi wadah untuk menyalurkan bahan baku pertanian, kelompok tani berperan sebagai agen transfer knowledge sehingga mendorong peningkatan keterampilan petani dan pemahaman akan penggunaan teknologi pertanian. 

Hilirisasi juga perlu dukungan dari adanya kelembagaan ekonomi yang bersifat mengikat seperti BUMDes dan koperasi dengan pihak eksternal. Hal itu dimaksudkan untuk memperlancar proses produksi melalui penguatan modal dan kerja sama pemasaran produk hasil pertanian. 

Berbicara mengenai bantuan permodalan, sulitnya petani untuk menjangkau akses pembiayaan perbankan disebabkan karakteristik petani yang kurang bankable karena minimnya agunan menjadi hambatan utama. 

BACA JUGA: Prabowo soal Hilirisasi: Saya Optimis Pertumbuhan Ekonomi Bisa Dua Digit!

Tanpa akses yang memadai terhadap modal, petani cenderung kesulitan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka. Dari sanalah kolaborasi antara kelembagaan ekonomi dan sosial diperlukan untuk memberikan jalan keluar dengan membentuk kemitraan strategis dengan perbankan. 

Solusi yang dimaksud adalah pinjaman kelompok dengan mekanisme tanggung renteng. Dalam skema tersebut, petani bersatu sebagai sebuah komunitas dan membagi tanggung jawab pembayaran pinjaman di antara anggota kelompok. 

Pendekatan itu membantu mengatasi kendala agunan perorangan dan memberikan perlindungan kolektif kepada perbankan yang nantinya membuka pintu akses pembiayaan bagi petani. 

BACA JUGA: Komitmen Lanjutkan Kebijakan Hilirisasi, Prabowo: Kekayaan Indonesia Harus Dinikmati Rakyat

Pinjaman kelompok dengan mekanisme tanggung renteng tidak hanya memberikan solusi finansial, tetapi juga memperkuat dimensi sosial dan kolaboratif di antara petani. 

Di sisi lain, tanggung renteng juga memberikan keuntungan bagi perbankan dalam menghindari risiko kredit macet dengan cara menyebar risiko di antara anggota kelompok dan memastikan beban pinjaman tidak ditanggung satu petani. 

Kendala akses permodalan pun dapat diatasi dengan skema yang lebih fleksibel, mengikuti pola pendapatan musiman petani. Koperasi unit desa (KUD) memainkan peran kunci dalam mengembangkan skema pembiayaan adaptif terhadap karakteristik pertanian musiman.

Sumber: