Menyoal Debat Capres-cawapres yang Minim Substansi: Demokrasi Industri atau Industri Demokrasi?

HARIAN DISWAY - Plato dalam karyanya berjudul The Republic pernah mengatakan: Democracy, which is a charming form of government, full of variety and disorder, and dispensing a sort of equality to equals and un-equals alike.

Demokrasi, konon merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang menawan, penuh dengan variasi dan kekacauan, dan menghasilkan kesepadanan terhadap kesamaan dan ketidaksamaan.

BACA JUGA: Mendorong Pasar Tradisional sebagai Warisan Budaya, Menjaga Keunikan dari Nenek Moyang

Kata-kata Plato ini disitir kembali oleh Lawrence Mayer, John Burnett, dan Suzanne Ogden dalam bukunya berjudul Comparative Politics (Nations and Theories in a Changing World).

Yang sangat menarik dalam buku Mayer dan kawan-kawan adalah ketika mereka mengenalkan istilah industrial democracies atau demokrasi industri. Mayer dkk ingin menjelaskan bahwa demokrasi itu berkorelasi dengan industrialisasi dan masyarakat industri. 

Mereka menyebut bahwa masyarakat industri biasanya ditandai dengan prosentasi banyaknya penduduk yang bekerja di sektor industri. Bila penduduk yang bekerja di sektor indusri lebih dari 50 persen dari total jumlah penduduk suatu negara dan sisanya bekerja di sektor agraria dan ekstraktif maka yang layak disebut sebagai negara adalah negara dari masyarakat industri.

Demikian halnya bila suatu negara terindikasi dengan adanya efisiensi jumlah manusia untuk memproduksi pemenuhan kebutuhan masyarakat (publik) maka situasi seperti itu disebut sebagai masyarakat pre-industry. 

Sedangkan bila suatu masyarakat ditandai dengan semakin banyaknya ahli-ahli yang terspesialisasi dalam bidangnya masing-masing alias semakin banyaknya teknokrat maka mereka bisa disebut sebagai masyarakat post industry. 

Lantas apakah hubungannya dengan demokrasi? 

Menurut Mayer dkk, karakter masyarakat suatu negara berdasarkan level demokrasi industri ini menentukan model/bentuk/sistem demokrasi yang diterapkan di negara mereka.

Dalam masyarakat post industry yang ditandai dengan banyaknya spesialisasi bidang-bidang keahlian, maka sistem pemerintahan (dalam pengambilan kebijakan) di negara mereka akan didominasi oleh teknokrat. Dengan demikian model demokrasi yang diterapkan di negara semacam ini tentu berbeda dengan negara yang mayoritas penduduknya masih bekerja di sektor ekstraksi dan agraria. 

Bagaimana dengan Indonesia?

Pada awal 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 37,02 persen penduduk Indonesia berstatus sebagai buruh, karyawan, dan pegawai. Proporsi tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan status pekerjaan utama lainnya. 

Sebanyak 19,57 persen penduduk Indonesia menjalani usahanya sendiri, 16,49 persen penduduk Indonesia yang berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, 14,63 persen penduduk Indonesia berstatus sebagai pekerja keluarga. 

Sumber: