Menyoal Debat Capres-cawapres yang Minim Substansi: Demokrasi Industri atau Industri Demokrasi?

Bila di level provinsi cukup jelas maka tinggal diangkat di level nasional. Di level nasional akan semakin jelas gambaran kebutuhan infrastruktur penunjang gagasan ini sehingga konektivitas, penjagaan keamanan, sarana pendidikan, dan kesehatan dan yang teramat penting alokasi anggaran-anggarannya. Sehingga tidak hanya sekadar lempar janji satu desa bantuannya Rp 5 miliar apalagi makan siang gratis.

Sebagai warga negara tentunya saya boleh khawatir. Jangan-jangan hal-hal yang diulas itu tidak ada karena mayoritas masyarakat kita ini secara tidak terbuka, ternyata banyak yang hidup/bekerja/bermata pencaharian/bergantung justru pada sektor politk, pendapatan, makan-minum, dan kebutuhannya dipenuhi dari kegiatan-kegiatan politik. Misalnya sebagai anggota DPR/DPRD, pengurus partai, konsultan politik, media politik, buzzer, hingga tukang bikin spanduk, kaus hingga atribut kampanye lainnya. 

Sehingga yang terjadi di Indonesia bukanlah demokrasi industri seperti kata Mayer dkk. Tetapi industri demokrasi yang memproduksi dan membisniskan sarana dan prasarana demokrasi. Belum lagi oligarki yang mengatur atau setidaknya diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan politik.

Semoga saya salah. (*)

Oleh Dr. Didik Sasono Setyadi, SH, MH: pengajar Etika dan Akuntabilitas Publik dan Dosen Tamu di Sekolah Pascasarjana Unair 

Sumber: