Jelang Debat Capres 2024 Kelima, Ketua PBNU Soroti Kesenjangan Sosial dan Indonesia Timur

Jelang Debat Capres 2024 Kelima, Ketua PBNU Soroti Kesenjangan Sosial dan Indonesia Timur

Ketua PBNU Ahmad Suaedy. Dia menyoroti kesenjangan sosial masyarakat bawah dan ketertinggalan Indonesia Timur sebagai permasalahan yang harus dibahas dalam Debat Capres 2024 Kelima, ucapnya pada Senin, 29 Januari 2024. -NU Online-

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Suaedy menyoroti kesenjangan sosial masyarakat bawah dan ketertinggalan Indonesia Timur sebagai permasalahan yang harus dibahas dalam Debat Capres 2024 Kelima pada Minggu, 4 Februari 2024.

Suaedy berharap kedua permasalahan tersebut turut dibahas dalam Debat Capres 2024 terakhir.

Sebab, kedua permasalahan itu menjadi salah satu tantangan mendesak yang harus dihadapi di Indonesia.

Terkait permasalahan kesenjangan sosial, Suaedy mengkritisi program bantuan sosial (bansos) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

BACA JUGA:Tujuh Topik Kebangsaan Ini Dibahas Anies Baswedan bareng Prof Emil Salim

BACA JUGA:Anies Didoakan Jadi Presiden RI 2024 oleh KH Mahfud Asirun

"Selama ini orang miskin hanya dikasih bantuan sosial (bansos), itu sama sekali tidak memadai. Seharusnya dibangun sistem di mana orang miskin menjadi lebih kaya secara sistemik, bukan hanya dikasih bansos," kata Suaedy dilansir dari NU Online pada Senin, 29 Januari 2024.

Hal tersebut dapat dilihat dari sistem ekonomi yang akan dibangun oleh masing-masing paslon Capres dan Cawapres 2024.

Menurut Suaedy, koperasi menjadi sistem ekonomi yang dapat menyelesaikan kemiskinan.

"Saya kira hanya sistem ekonomi seperti koperasi yang bisa mengangkat orang miskin menjadi kaya. Karena kalau kapitalisme sangat sulit," ungkapnya.

BACA JUGA:Indonesia 2024–2029: Selamat Datang, Neoliberalisme Inklusif!

BACA JUGA:Ikan Asap Branding Jembatan Suramadu Bisa Mendunia

Dia menambahkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme tidak akan bisa mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia.

"Artinya, kalau sistem ekonomi dibiarkan seperti yang terjadi saat ini, yang menganut kapitalistik, maka orang miskin tidak bisa memenuhi standar pra-sejahtera," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: