Guru Besar Unair Minta Jokowi Netral, Singgung 2 Aktivis 98 yang Masih Hilang

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Dua aktivis 1998 asal Universitas Airlangga, Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugerah, turut disebut dalam orasi di acara Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik.

Acara itu merupakan bagian dari pernyataan sikap civitas akademika Unair atas fenomena politik yang terjadi sepanjang proses Pemilu 2024.

Dua mahasiswa itu diculik di tengah huru-hara politik dan sosial pada 1998. Dan masih tidak ada kabar beritanya. Sampai sekarang.

BACA JUGA:Untag Surabaya Kritik Demokrasi Pemerintahan Jokowi: Tolak Politik Dinasti!

"Kami, atas nama keluarga besar FISIP Unair telah kehilangan dua martir yang sampai sekarang nyawanya, bahkan makamnya belum kelihatan," ujar Guru Besar Sosiologi Unair Prof Hotman Siahaan, di Gedung Pascasarjana Unair, Senin, 5 Februari 2024.

GURU BESAR Unair minta Jokowi netral, singgung 2 aktivis 98 yang masih hilang.-Boy Slamet-Harian Disway-

"Herman Hendrawan dan Petrus Bima, tidak tahu entah di mana mereka. Di sini banyak teman seangkatan mereka," lanjut mantan dekan FISIP Unair itu.

Situasi politik di Indonesia saat ini, kata Hotman Siahaan, memang tidak sama persis dengan 1998. Namun kurang lebih sama-sama meresahkan.

BACA JUGA:5 Poin Seruan 44 Guru Besar ITS untuk Demokrasi

BACA JUGA:44 Guru Besar ITS Minta Jokowi Netral di Pemilu 2024, Begini Isi Pernyataannya

Mahkamah Konstitusi (MK) yang disusupi kepentingan politik keluarga untuk memuluskan jalan anak Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres). Ditambah dugaan politik praktis penggunaan bantuan langsung tunai (BLT) untuk kampanye paslon tertentu.

"Itu sebabnya kami terpanggil hadir ke sini untuk menyatakan sikap dalam kepentingan, menanggapi situasi politik yang kita hadapi di Republik ini," lanjut Prof Hotman Siahaan.

GURU BESAR Unair minta Jokowi netral, singgung 2 aktivis 98 yang masih hilang. Foto: Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugerah.-Istimewa-

Civitas akademika Unair sudah muak dengan kondisi politik di Indonesia. Puluhan orang yang terdiri dari guru besar, dosen, alumni dan mahasiswa menilai, penyimpangan yang terjadi harus segera dihentikan.

Sumber: