Untag Surabaya Kritik Demokrasi Pemerintahan Jokowi: Tolak Politik Dinasti!

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menyatakan sikap dan melayangkan kritik terhadap kondisi demokrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untag secara tegas menolak politik dinasti dan intimidasi.

Rektor Untag Surabaya Prof Mulyanto Nugroho menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini sedang mengalami kemunduran. Karena itu, Untag menyatakan sikap agar pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan jujur adil, serta mengembalikan kembali wibawa Indonesia.

"Bangsa Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja," kata Mulyanto, saat membacakan seruan di Plaza Proklamasi Untag Surabaya, Senin, 5 Februari 2024.

BACA JUGA:Civitas Akademika UGM dan UII Kompak Kritik Manuver Presiden Dalam Pilpres 2024, Unair Bagaimana?

"Kita tahu bahwa pada era terakhir ini banyak kekuasaan pemerintah yg digunakan untuk memenangkan salah satu paslon. Artinya keberpihakan ini tidak netral. Untuk itu, kami mengajak masyarakat membentak pejabat agar netral," serunya.

Lebih lanjut, mewakili 14 guru besar dan para civitas akademika Untag Surabaya, Mulyanto Nugroho mengatakan sebagai kampus merah putih, Untag Surabaya selalu menjunjung tinggi marwah konstitusi Indonesia.

Mereka juga senantiasa menjaga nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Keutuhan NKRI. Warga Untag pun turut merasa prihatin atas kondisi sosial, politik, dan kelangsungan negara hukum.

BACA JUGA:Gerah dengan Kondisi Politik Indonesia , UGM dan UII Jogja Nyatakan Sikap

"Ini berhubungan erat dengan telah terjadi pencederaan nilai fundamental demokrasi dalam UUD Negara Republik Indonesia, kearifan dan etika dalam berbangsa dan bernegara," ungkap guru besar jurusan akuntansi tersebut.

Pada saat yang sama, civitas akademika Untag Surabaya juga menolak keras praktik politik dinasti. Prof Nugroho kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan keadaban dalam demokrasi. Mendorong Presiden dan para pemimpin untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

"Masa depan bangsa dan negara ini tidak boleh dipertaruhkan di atas kepentingan sekelompok orang, dengan mengabaikan nurani dan penalaran yang kritis dan rasional," ucapnya.

BACA JUGA:Unair Bergerak! Berikan Pernyataan Sikap pada 5 Februari 2024

BACA JUGA:Kritik Pada Jokowi Terus Berdatangan, 24 Rektor Perguruan Tinggi Katolik Nyatakan Resah Atas Kondisi Politik Indonesia

"Di bawah Bendera Merah Putih, mari kita wujudkan jiwa patriotik demi kelangsungan kehidupan generasi kita di negeri yang damai dan sejahtera. Mudah-mudahan pernyataan sikap yg kami sampaikan didengar oleh pemerintah dan harapannya terjadi demokrasi yang jujur," seru Nugroho.

Sumber: