Aktivis Jogja Kirim Kaca Pembesar Untuk Jokowi, Ada Apa?

HARIAN DISWAY - Koalisi penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) Yogyakarta mengirim kaca pembesar ke Istana Negara Republik Indonesia. Kaca pembesar sebagai sebuah simbol, dikirim melalui Pos Indonesia, Selasa, 6 Februari 2024. 

"Kaca pembesar yang dapat dipakai untuk memperjelas penglihatan pejabat istana atas makin brutal dan busuknya kongkalikong di istana untuk kepentingan elektoral dan pemenangan dinasti nepotisme Jokowi," tegas Koordinator Koalisi Penggiat HAM Tri Wahyu di depan Kantor Pos Besar Yogyakarta. 

BACA JUGA:Forum Cik Di Tiro Jogja Nobatkan Presiden Jokowi Bapak Politik Dinasti Indonesia

Kaca pembesar dikirim untuk para pejabat istana, yakni Presiden Joko Widodo, Mensesneg Pratikno, dan Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana.

Kaca pembesar untuk Presiden Joko Widodo diberi nama Bangkotan, sebuah akronim dari Bapak Konflik Kepentingan. Kaca pembesar untuk Mensesneg Pratikno diberi nama Operator, akronim Operator Nepotisme. Sedangkan untuk Koordinator Stafsus Presiden diberi nama Busuk.

BACA JUGA:Panas! Mahfud MD Ungkap Tekanan ke Rektor-Rektor

Pada kesempatan yang sama, Koalisi penggiat HAM Yogyakarta mengecam pernyataan yang diungkapkan oleh Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana, gerakan Guru Besar dan civitas akademika ialah orkestrasi kepentingan elektoral.

"Kami mengecam keras pernyataan saudara Ari Dwipayana yang melupakan akar sebagai akademisi, sekaligus pernah aktif di salah satu NGO di Yogyakarta, dengan keblinger menyatakan gerakan moral Guru Besar dan civitas akademika lintas kampus di Indonesia sebagai orkestrasi kepentingan elektoral," paparnya. 

Koalisi Penggiat HAM Yogyakarta menilai, Ari Dwipayana seharusnya membawa nilai-nilai keilmuan dan idealisme. Tapi malah terjerembab dalam fenomena akut Asal Bapak Nepotisme senang.

BACA JUGA:Terkait DKPP Putuskan Ketua KPU Langgar Etika, Anies Bilang Begini: Becik Ketitik Olo Ketoro

Mereka juga menyayangkan pemberitaan belum lama ini yang menyajikan fakta keberpihakan kepala negara pada paslon tertentu. Hal itu terlihat ada acungan dua jari dari mobil kepresidenan dan Jokowi sebut itu menyenangkan. Termasuk beberapa menteri yang partisan untuk pemenangan dinasti nepotisme.

"Terrmasuk yang dilakukan saudara Luhut Binsar Panjaitan, yang disumpah, berjanji di atas kitab sucinya, sebagai menteri dan pejabat publik untuk bangsa dan negara. Malah terang-terangan menyatakan partisan ke paslon dinasti nepotisme Jokowi," tegas Tri Wahyu.

Koalisi Peggiat HAM Yogyakarta juga mengecam keras intimidasi yang dilakukan aparat kepada beberapa petinggi kampus yang kritis pada pemerintahan rezim Jokowi. Hal ini menunjukkan problem serius terkait netralitas aparat dalam Pemilu 2024.

"Sekaligus fenomena Nabok Nyilih Tangan yaitu Nabok Pengkritik Rezim dengan Pinjam Tangan Aparat yang jelas-jelas melanggar konstitusi dan merusak amanat reformasi 1998," ujarnya. (*)

Sumber: