Pangkas Subsidi BBM Demi Makan Siang Gratis, Ini Penjelasan TKN Prabowo-Gibran

BACA JUGA:5 Situs untuk Laporkan Tindak Kecurangan Pemilu 2024

BACA JUGA:No Free Lunch

"Sekitar 80 persen pembeli Pertalite dan LPG 3 kg adalah kalangan mampu yang seharusnya tidak menjadi sasaran subsidi. Ini menjadi subjek evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran jika terpilih nantinya," tambahnya.

Menurut Eddy, langkah kedua dalam upaya mengurangi anggaran subsidi energi adalah dengan mengoptimalkan sumber daya energi dalam negeri yang ramah lingkungan seperti energi surya, air, dan panas bumi.

Hal itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, termasuk impor BBM dan LPG 3 kg, sehingga dapat terjadi penghematan.

BACA JUGA:Makan Siang Segera Dijalankan Setelah Prabowo Gibran Dilantik

Eddy menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo berencana untuk menyesuaikan subsidi energi dalam rentang waktu 2 hingga 3 bulan setelah dilantik pada Oktober mendatang.

Dengan aturan pembelian LPG melon menggunakan KTP ini dilakukan agar adanya pencatatan melalui sistem Subsidi Tepat Pertamina.-esdm-

Eddy juga mencatat bahwa pendapatan pajak Indonesia hanya mencapai sekitar 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara negara-negara tetangga di Asia Tenggara memiliki rasio pajak sekitar 14 persen. Maka, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi pendapatan.

BACA JUGA:Banyak Permasalahan Sirekap, Bawaslu Tegaskan Acuan Penetapan Pemilu Adalah Rekap Manual

"Reformasi pendapatan akan membantu mengalokasikan dana untuk mewujudkan janji kampanye utama Prabowo. Seperti menyediakan makan siang dan susu bagi 80 juta anak sekolah di Indonesia, serta meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan," papar Eddy.

Untuk memastikan kelancaran janji kampanye tersebut, Prabowo akan berupaya membangun koalisi yang kuat di parlemen. Termasuk melalui kerjasama dengan partai lain seperti PDIP.

"Ia (Prabowo, Red) percaya bahwa inilah kunci sukses untuk membangun pemerintahan yang stabil di masa mendatang," pungkas Eddy. (*)

Sumber: