Kemlu Berkomitmen Perbaiki HAM di Indonesia dalam Dialog dengan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB

HARIAN DISWAY - Indonesia yang diwakili Kementerian Luar Negeri telah berpartisipasi dalam dialog konstruktif yang diadakan Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB di Jenewa pada Selasa-Rabu, 20-21 Februari 2024.

Dialog konstruktif ini merupakan tindak lanjut dari laporan mengenai implementasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah disampaikan Indonesia pada Juli 2021. 

Dalam realisasinya, dialog konstruktif berisikan isu-isu krusial dunia yang antara lain, hak-hak ketenagakerjaan, bisnis dan HAM, lingkungan hidup, pendidikan dan pelatihan HAM, perlindungan kelompok rentan, pemberantasan korupsi, hingga perlindungan terhadap masyarakat tradisional meliputi hukum adat.

BACA JUGA: Bak Srikandi Diplomasi, Menlu Retno Bawa Pulang Medali Emas Hari Pers Nasional dari PWI

Pada dialog kali ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Dubes Tri Tharyat selaku Dirjen Kerja Sama Multilateral dengan anggota delegasi yang merupakan perwakilan dari berbagai kementerian serta lembaga terkait.
Dialog konstruktif ini merupakan tindak lanjut dari laporan mengenai implementasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah disampaikan Indonesia pada Juli 2021. --Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Dalam dialognya, dicetuskan bahwa Indonesia masih berupaya untuk memastikan pemenuhan hak asasi yang dimiliki masyarakatnya.

“Terlepas dari tantangan yang dihadapi pada masa pandemi Covid-19, Indonesia terus berupaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak asasi di bidang ekonomi, sosial, dan budaya,” terang Tri Tharyat.

BACA JUGA: Netanyahu Minta Badan Kemanusiaan PBB Untuk Palestina UNRWA Bubar: Bukan Organisasi Hebat untuk Israel

Menanggapi pernyataan tersebut, Komite PBB mengakui bahwa telah terjadi banyak kemajuan di pemenuhan hak ekososbud masyarakat Indonesia. 

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan mengenai tantangan yang mungkin terjadi, terlebih dalam upaya penguatan kerangka hukum, kebijakan, serta kapasitas negara yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak sesuai dengan ketentuan Kovenan.

Selain itu, Komite PBB juga menghargai komitmen yang dimiliki Indonesia dalam pelaporan dan dialognya yang menjunjung tinggi perbaikan Hak Asasi Masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi berbagai instansi yang langsung menangani aspek hak ekososbud dalam dialog.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dubes Tri Tharyat selaku Dirjen Kerja Sama Multilateral dengan anggota delegasi yang merupakan perwakilan dari berbagai kementerian serta lembaga terkait. --Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

BACA JUGA: Pakar HAM PBB Tegaskan Israel Melanggar Hukum Humaniter Internasional Dalam Operasi Pengeboman Pemukiman Gaza

Berkaitan dengan hal tersebut, Tri Tharyat mengungkapkan bahwa sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen untuk bekerjasama dengan berbagai pihak, terlebih dalam pemajuan dan perlindungan HAM. (*)

Sumber: laman resmi kementerian luar negeri republik indonesia