Presiden dan Menteri PUPR Teken Sejumlah Kerjasama Infrastruktur Dalam KTT ASEAN - Australia

HARIAN DISWAY – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, PM New Zealand (Selandia Baru) Christopher Luxon, dan PM Kamboja Hun Manet.

Pertemuan tersebut diadakan sebagai salah satu rangkaian agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN – Australia, pada Selasa, 5 Maret 2024.

Basuki menerangkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam pengembangan infrastruktur direalisasikan lewat program Kerja Sama Indonesia-Australia untuk infrastruktur (KIAT).

BACA JUGA:Jokowi Hadiri KTT ASEAN-Australia, Bahas Isu Energi Hingga Palestina

Kerja sama itu menghabiskan dana senilai 150 juta AUD, dan akan berjalan hingga 30 Juni 2026.

“Program KIAT telah diperpanjang dengan periode efektif hingga Juni 2026 mendatang. Kolaborasi melalui program ini fokus terhadap sektor air dan sanitasi, transportasi, dan pembiayaan infrastruktur,” ujar Basuki.

Selain bidang infrastruktur, kerja sama juga dijalin pada pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD-T) Palembang yang sebelumnya disahkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2023.

BACA JUGA:KTT Khusus ASEAN-Australia Resmi Berakhir, Jokowi Pulang ke Tanah Air

Hibah senilai kurang lebih 67 juta AUD pun digunakan untuk pembangunan IPAL dan stasiun pompa yang mampu melayani 120.000 orang dengan kapasitas 20.000 m3/hari.

“Pemerintah Indonesia juga turut serta dalam melanjutkan pembangunan jaringan perpipaannya. Mulai dari pipa pengumpul utama sampai sambungan rumah tangga dengan jumlah investasi yang sama,” lanjut Basuki.

Selain itu, Kementerian PUPR, Bappenas dan pemerintah Australia juga bekerja sama dalam bidang kajian strategis, melalui Study on the Strategic Assessment of Toll Road Development (I-SAT).

BACA JUGA:Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Sambut Kunjungan Kehormatan Dubes Australia: Sejak Lama Australia Sudah Menjadi Mitra Strategis

Kerja sama ini telah berjalan sejak September 2022 dan rampung pada Februari 2024.

“DFAT bersama Kementerian PUPR juga telah menandatangani Perjanjian Hibah Pengelolaan Proyek IKN pada Maret 2023 yang berlaku efektif sampai dengan Juni 2024,” ucap Basuki.

Sumber: