Kemenkumham Jatim Pastikan Pelayanan Publik Selama Ramadan Tetap Berkualitas

SURABAYA, HARIAN DISWAY-- Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono menegaskan bahwa pelayanan publik di jajarannya selama Ramadan tetap optimal. Meski ada penyesuaian jam kerja, namun untuk pelayanan publik tetap tidak ada pengurangan kualitas dan kuantitas.

"Beberapa pelayanan publik kunci mendapatkan atensi saat momen Ramadan," ujar Heni pada Media Briefing terkait Pelayanan Publik Kemenkumham Selama Ramadan 2024 pada Kamis, 14 Maret 2024. 

Misalnya, pelayanan di lapas dan rutan. Makanan untuk warga binaan akan dipastikan berjalan dengan baik. 

BACA JUGA:Kemenkumham Jatim Salurkan Rp 6,4 Miliar Untuk Bantuan Hukum Gratis Selama 2023

Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono saat media briefing pada Kamis, 14 Maret 2024.-Humas Kemenkumham Jatim-

"Kami menyiapkan extra fooding dan menjaga kualitas makanan agar tetap memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan warga binaan," terangnya. 

Selain itu, Heni juga menaruh perhatian kepada pelayanan keimigrasian. Terutama penerbitan paspor dan perlintasan imigrasi telah mengantisipasi lonjakan jumlah pemohon. Sebab, ada tren kenaikan jamaah ibadah umrah sepanjang Ramadan.

"Ada juga pelayanan lain di bidang hukum dan HAM. Seperti pelayanan Balai Harta Peninggalan (BHP) yang masih minim sekali orang yang tahu," tutur Heni.

BACA JUGA:Komisi III DPR RI Apresiasi Komitmen Kemenkumham Jatim Ciptakan Pemilu Luber Jurdil

Padahal, lanjut Heni, hal-hal terkait keperdataan seseorang seperti wasiat, waris hingga pengampuan orang yang belum cakap hukum di BHP Surabaya. Belum lagi ada pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang memiliki 153 layanan dan Kekayaan Intelektual dengan 104 layanan yang berbeda. 

"Sekali lagi, kami menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi dengan media massa sebagai perwakilan dari masyarakat untuk menyebarkan capaian kami," harap Heni.

Seperti diketahui, Kemenkumham memiliki banyak sekali jenis pelayanan publik. Total terdapat 484 jenis layanan publik di bidang hukum dan HAM yang diampu. Dari level pusat hingga wilayah. Kemenkumham selalu berupaya melakukan transformasi. Juga terobosan-terobosan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi. (*)

Sumber: