Faisal Basri Sebut Nama Tiga Menteri yang Terlibat Politisasi Bansos

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, menyoroti politisasi bantuan sosial (bansos) dan menunjuk tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju sebagai pelaku utama.

Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan adalah yang paling vulgar dalam memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik.

“Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartato misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," kata Faisal.

Faisal menegaskan bahwa tiga menteri tersebut secara aktif memperlihatkan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan tujuan untuk memobilisasi para pejabat di daerah dan memengaruhi dukungan politik.

Padahal, bansos adalah program strategis pemerintah yang telah disetujui oleh semua fraksi di DPR.

BACA JUGA:Prof Henri Subiakto: Mahkamah Konstitusi Bisa Jadi Penyelamat Indonesia

BACA JUGA:PDIP Rayu Khofifah, Said Abdullah: Kami Sudah Komunikasi dengan Gerindra dan PAN

Dalam kesaksiannya, Faisal menyebut bahwa Airlangga Hartanto dan Zulkifli Hasan pernah menyatakan bahwa bansos berasal dari Presiden Jokowi, sehingga masyarakat diharapkan berterima kasih dan memilih kandidat yang didukung Jokowi.

Sedangkan Bahlil menyebutkan tentang membuat bansos sendiri tanpa melibatkan Jokowi.

Menurut Faisal, tindakan tersebut menunjukkan bahwa politisasi bansos tidak hanya tentang penyaluran uang, tetapi juga melibatkan mobilitasi para pejabat publik.

Ia juga menyoroti penggelontoran bansos menjelang Pilpres 2024 sebagai praktik politik gentong babi, yang mengacu pada penggunaan dana publik untuk kepentingan politik tertentu.

Faisal menekankan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tergolong miskin, sehingga bansos menjadi isu sensitif yang bisa dimanfaatkan oleh politisi untuk keuntungan politik.

Dengan demikian, ia menilai perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan bansos agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. (*)

Sumber: