Kebon Otonomi

SUDAH LAMA tidak main di kawasan Kebonsirih. Itulah kawasan elite pemerintahan. Kawasan perkantoran. Mulai kantor wakil presiden sampai kementerian. 

Tapi, hari itu bukan untuk agenda pemerintah. Kali ini berkumpul di daerah Kebonsirih untuk kangen-kengenan. Dengan kemasan buka bersama atau yang lebih dikenal dengan sebutan bukber.

Bukber mendadak dan terbatas. Inisiatornya Arief Budiman, mantan ketua KPU. Ia kemudian mengundang Mas Haryadi, Rohman Budijanto (stafsus menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan), dan Dadan S. Sumawiharja (komisioner Ombusman RI).

BACA JUGA: Anies Pertegas bahwa Daerah Otonomi Berdasarkan Kebutuhan Daerah, Bukan Motif Kekuasaan

Mereka ini adalah mantan pendiri dan pengelola Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP). Itulah lembaga yang secara aktif mengambil bagian mengawal otonomi daerah. Desentralisasi pemerintahan yang berlangsung sejak 2001.

JPIP merupakan bagian dari surat kabar terbesar kedua di Indonesia, saat itu. Lembaga tersebut berbadan hukum yayasan. Didirikan founder Jawa Pos Group Dahlan Iskan. Bersama saya dan Haryadi, dosen FISIP Universitas Airlangga.

Tujuannya tunggal. Menjaga agar keputusan politik untuk desentralisasi pemerintahan itu tidak balik kanan. Sebab, Indonesia terlalu besar jika hanya diurus Jakarta. Seperti 32 tahun selama berada dalam pemerintahan Orde Baru.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo, Capres Pertama yang Injakkan Kaki di Banda Neira, Berikan Dukungan Otonomi Maluku

Caranya, mendorong kepala daerah yang memimpin kota dan kabupaten terus berinovasi memajukan daerahnya. JPIP melakukan monitoring ke semua kabupaten dan kota. Mulanya hanya di Jawa Timur. Lalu, berkembang ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan provinsi lainnya.

Zaman itu pascareformasi politik. Desentralisasi pemerintahan menjadi spirit baru. Dianggap sebagai salah satu cara cepat untuk mengatasi ketimpangan pusat-daerah. Beberapa kewenangan yang dulu dikuasai pemerintah pusat dilimpahkan ke daerah. Ke kabupaten dan kota.

Itu sejalan dengan strateginya Pak Dahlan. Yang sedang membangun kekuatan koran daerah kala itu. Kalau daerah itu maju, koran akan hidup. Demikian juga ketika hidup, koran pasti akan bisa menjadi kontrol dan pelecut pemerintah daerah. Koran maju akan mendorong daerah makin maju.

BACA JUGA: Pengemudi Brio yang Tertabrak KA di Kebonsari tidak Mabuk

”Ayo, kita jadikan otonomi daerah sebagai ideologi kita,” katanya. Ia pun menugasi saya untuk merintis lembaga itu. Lembaga yang menjadi ”provokator” bagi kepala daerah agar berinovasi untuk kemajuan kota atau kabupatennya. Tak akan ada kemajuan tanpa inovasi. Itu adagium yang kami yakini.

Saya lantas melibatkan sejumlah ahli untuk merumuskan kategori monitoring. Mereka adalah Dr Pratikno, saat itu dosen FISIP UGM yang kini mensesneg dan Dr Andi Alifian Malarangeng, salah seorang perumus UU Otonomi Daerah yang dikenal sebagai tangan kanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga sekarang.

Sumber: