Ganjar Pranowo, Capres Pertama yang Injakkan Kaki di Banda Neira, Berikan Dukungan Otonomi Maluku

Ganjar Pranowo, Capres Pertama yang Injakkan Kaki di Banda Neira, Berikan Dukungan Otonomi Maluku

Kunjungan Ganjar Pranowo di Maluku, 30 Januari 2024. Ganjar menjadi capres pertama yang menginjakkan kaki di Banda Neira.-TPN Ganjar-Mahfud MD-

BANDA NEIRA, HARIAN DISWAY - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menjadikan kunjungannya ke Pulau BANDA NEIRA, Maluku Tengah, sebagai momen penting untuk menyampaikan dua pesan utama. 

Ganjar Pranowo tiba di Banda Neira pada Selasa (30/1/2024) sebagai capres pertama yang menyambangi pulau kecil yang kaya sejarah tersebut dalam rangkaian kampanye Pilpres 2024.

Dalam kunjungannya, Ganjar menggali keindahan alam pulau tersebut dan meresapi nilai-nilai sejarah, memulai dari pasar rakyat hingga rumah-rumah bersejarah seperti milik mantan Perdana Menteri Indonesia pertama, Sutan Sjahrir, dan rumah mantan Wapres Pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta atau Bung Hatta.

"Ganjar mengungkapkan keindahan alam dan kekayaan sejarah Banda Neira, pulau penghasil Pala terbesar di dunia, yang pernah dijajah Eropa. Ini menjadi bukti sejarah panjang dan perjuangan kemerdekaan," ujar sumber terkait kunjungan Ganjar.

BACA JUGA:Andi Widjajanto: Tema Debat Kelima 'Mas Ganjar Banget;

BACA JUGA:Hasto Sampaikan 3 Pesan Kunci Ganjar Pranowo di Lampung, Wanti-Wanti Suara Tidak Dicolong

Dalam interaksinya dengan masyarakat setempat, Ganjar menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci kemajuan, mengambil contoh dari pengasingan Bung Hatta yang tetap setia mengedukasi masyarakat di Pulau Banda untuk melawan penjajahan Belanda.

Ganjar berharap kunjungannya menjadi simbol komitmen untuk bersatu dengan masyarakat di seluruh Indonesia, menghormati sejarah, dan menatap masa depan bangsa.

Tak hanya itu, dalam siaran pers yang disampaikan segera setelah kunjungannya, Ganjar Pranowo juga memberikan pernyataan penting mengenai Provinsi Maluku.

Ia menegaskan perlunya menerapkan otonomi asimetris di Provinsi Maluku yang terdiri dari ribuan pulau dengan budaya dan bahasa yang beragam.

"Provinsi Maluku butuh otonomi asimetris untuk mengakomodasi perbedaan budaya, bahasa, agama, dan karakteristik demografi antarwilayah. Tata kelola pemerintahan di sini harus dilakukan sesuai potensi dan kekhususan daerah," ujar Ganjar.

Ia juga menyoroti kendala infrastruktur di daerah kepulauan, terbatasnya moda transportasi, serta menggarisbawahi pentingnya investasi di sektor pendidikan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.

BACA JUGA:TPN Ganjar-Mahfud: Presiden dan Menteri Boleh Kampanye itu Soal Etika dan Tetap Saja Gagal Paham

BACA JUGA:Nama Organisasi Dicatut, DPP GAMKI Minta TPN Ganjar-Mahfud Meminta Maaf

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: