Denny JA: Pascaputusan MK, saatnya Politik Move On

Denny JA: Pascaputusan MK, saatnya Politik Move On

Dalam putusannya, MK menolak semua gugatan dari pihak Amin dan pihak Ganjar-Mahfud. Bagi Denny JA, keputusan itu adalah chapter terakhir dari buku lama. --

JAKARTA, HARIAN DISWAY - What next? Apa yang perlu dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilpres pada 22 April 2024? “Jawabannya singkat dan tegas, marilah kita move on,” kata Denny JA dalam video yang dia sebarluaskan lewat media sosial pascaputusan MK.

Dalam putusannya, MK menolak semua gugatan dari pihak Amin dan pihak Ganjar-Mahfud. Bagi Denny, keputusan itu adalah chapter terakhir dari buku lama. “Setelah putusan MK, kita memasuki halaman dari buku yang baru,” ujarnya.

Politik move on harus dijalankan karena situasi dalam negeri sudah berubah. Lagipula, pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud bersedia menerima hasil MK, dan mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo-Gibran.

BACA JUGA: LSI Denny JA: Dukungan ke Prabowo-Gibran Meningkat dari 7 Area

Denny mengatakan bahwa berpolitik move on itu penting karena tiga alasan. Yang pertama adalah bahwa koalisi partai yang sebelumnya dikenal sebagai koalisi 01 atau koalisi 03 akan segera bubar.

Baik bubar secara resmi maupun bubar perlahan seiring bergulirnya waktu. Sejak pilpres 2004, politik Indonesia tak pernah menyaksikan koalisi partai yang kalah yang bertahan lama.

Setelah putusan MK, masing-masing partai akan mencari cara, mencari peluang untuk survive dan tumbuh dalam pemerintahan baru yang dikendalikan oleh pemenang pilpres. Jika gagal bergabung, mereka beroposisi.

BACA JUGA: Survei Terbaru LSI Denny JA: Prabowo Gibran Tembus 50,7 Persen, Pilpres Berpeluang Satu Putaran

Namun, posisi itu sangat lemah di DPR. Jarang ada partai di Indonesia yang secara sengaja memilih beroposisi. Koalisi partai pemenang pilpres juga akan berubah.

Sekarang ini, koalisi 02 didukung oleh Golkar,Gerindra, Demokrat dan PAN. Koalisi itu belum menguasai kursi DPR di atas 50 persen. Itu hukum besi politik. Koalisi akan mencari tambahan partai agar bisa menjadi mayoritas di DPR.

Hanya dengan menguasai mayoritas kursi DPR, barulah mereka bisa mengendalikan pemerintahan secara efektif.

BACA JUGA: LSI Denny JA dan Kreativitas Mengolok Nalar

Alasan kedua harus move on adalah karena ada kebutuhan untuk mentransformasikan suara kritis dari kalangan terpelajar untuk lebih mempengaruhi sistem politik secara substansial.

Selama ini, teman-teman Civil Society tak putus menyuarakan aspirasi mereka. Mereka begitu keras menghantam Prabowo, Gibran, dan Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: