Jadi Penyeimbang Demokrasi, PDIP dan PKS Jadi Harapan Terakhir Sebagai Partai Oposisi

HARIAN DISWAY – PDI-Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir untuk memegang peran oposisi dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal tersebut dipertegas oleh Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli bahwa PDIP dan PKS menjadi harapan terakhir untuk bersatu dalam peran oposisi untuk menjaga kesehatan iklim demokrasi.

Lili mengatakan keberadaan partai-partai oposisi sangat penting agar pemerintahan tidak terlalu dominan dan risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir.

Apabila semua partai politik bergabung dengan pemerintahan dan tidak ada pengisi peran oposisi, menurutnya kebijakan yang dimunculkan cenderung merugikan rakyat seperti di era Orde Baru.

BACA JUGA:Prabowo Sebut Dirinya Digembleng Langsung oleh Jokowi Sebelum Jadi Presiden Oktober Nanti

"Kalau semuanya masuk, ya wassalam, DPR betul-betul tidak memainkan peran," ungkap Lili pada Senin. 29 April 2024.

Ia menyebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin merangkul semua partai yang ada di luar koalisi pendukungnya, yakni Partai NasDem, PKB, PPP hingga PKS.

Namun belakangan, Prabowo baru melakukan komunikasi secara langsung dengan NasDem dan PKB.

Walaupun begitu, ia menilai PPP dan PKS pun ingin diajak bergabung ke koalisi Prabowo tersebut.

"Yang tersisa adalah PDIP, nah kalau PDIP kita ketahui juga ada dua faksi yang ingin tetap menjadi oposisi, dan ada yang ingin bergabung," kata dia.

BACA JUGA:Prabowo Jelang Pelantikan: Diskusi dengan Pakar dan Berharap Dukungan Rakyat

Meskipun terdapat partai yang tergabung di koalisi pemerintahan, Lili menyampaikan ada beberapa anggapan bahwa anggota DPR akan tetap menjalankan fungsi pengawasan.

Namun, pengawasan tersebut tidak akan seketat jika partai anggota DPR tersebut berada dalam posisi oposisi.

Untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung, ia menyatakan bahwa penting bagi tokoh-tokoh politik dan pimpinan partai untuk berkomitmen menjadikan demokrasi sebagai sistem negara di Indonesia.

Sumber: