Behavioural Science, Teknologi, dan Kebijakan

DI era digital yang masif saat ini, integrasi teknologi dalam berbagai disiplin ilmu menjadi hal yang tak terhindarkan. Ilmu kebijakan publik abad ke-21 juga telah memanfaatkan teknologi sebagai upaya problem solving. 

Salah satu forum diskusi para saintis kebijakan publik, Asia Pacific Public Policy Network Conference (APPPN) 2024, yang diadakan di The Hongkong University of Science and Technology (HKUST) di Guangzhou, Tiongkok, meng-capture hal tersebut. 

Konferensi yang mengundang para ilmuwan kebijakan publik terkemuka dari kawasan Asia-Pasifik itu juga membahas inovasi pemanfaatan teknologi di bidang kebijakan publik masa depan.

BACA JUGA: Penyediaan Pangan Berbasis Teknologi

BACA JUGA: Teknologi dan Peran Manusia

Forum ilmiah tersebut tidak hanya menjadi bukti dinamisme kebijakan publik sebagai suatu disiplin ilmu, tetapi juga menekankan pentingnya pembelajaran dan adaptasi secara iteratif untuk menghadapi grand challenges masa depan. 

Forum tersebut juga menjadi kesempatan bagi para ahli untuk memaparkan penelitian terkini dan best practices yang bisa diadaptasi negara-negara lainnya di Asia-Pasifik. 

Teknologi seperti big data, virtual reality, dan artificial intelligence telah mentransformasi cara-cara tradisional kebijakan publik untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasar bukti dengan mengidentifikasi pola dan memprediksi tren. 

BACA JUGA: Dilema Kebijakan Pemda Jelang Tahun Politik

BACA JUGA: Kebijakan Stabilisasi Harga Minyak Goreng Tidak Efektif

INTEGRASI BEHAVIOURAL SCIENCE DAN TEKNOLOGI DALAM KEBIJAKAN

Behavioural science mulai dilirik untuk membantu policy maker dalam merancang kebijakan melalui intervensi perilaku. 

Model itu secara khusus dibahas Prof Leong Ching, salah seorang keynote speaker dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS), yang menerangkan secara khusus konsep ”environmental behavioural economic policy” untuk mengatasi isu-isu lingkungan. 

Penerapan behavioural science dalam pembuatan kebijakan tersebut melalui pelibatan masyarakat dengan teknik ”nudging”. Yakni, melakukan perubahan perilaku tanpa mereka sadari. 

Sumber: