Kemenag Gelar Uji Publik Sebelum Pemasangan Puncak Chattra Candi Borobudur

HARIAN DISWAY - Kementerian Agama (Kemenag) RI melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Buddha, Supriyadi, melaksanakan uji publik bentuk dan material Chattra untuk candi Borobudur pada Rabu, 17 Juli 2024 kemarin.

Chattra sendiri adalah ornamen pemuncak bangunan suci dalam tradisi agama Buddha. 

Khusus Candi Borobudur, ada sebuah cukup Chattra hasil restorasi yang masih utuh. Namun pemasangannya masih menjajaki persetujuan banyak pihak.

Penjajakan opini publik tersebut berlangsung secara hybrid, memadukan pelaksanaan secara online dan secara luring yang berlokasi di Jakarta.

Foto menunjukkan Stupa Induk dengan hiasan Chatra hasil rekonstruksi Theodoor Van Erp-id.wikimedia.org/collectie_tropenmuseum-

Terlihat sejumlah pihak menghadiri acara yang berlangsung khidmat itu.

Hadir beberapa perwakilan menteri (Menko PMK dan Kemendikbudristek), utusan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Tim Kajian Dampak Cagar Budaya Pemasangan Chattra dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Sejumlah instansi, disusul beberapa pakar dan praktisi, tokoh agama, Komunitas Ruwat Rawat, perwakilan Museum dan Cagar Budaya Warisan Budaya Borobudur juga turut andil dalam pertemuan tersebut.

BACA JUGA:Ribuan Umat Buddha Khidmat Rayakan Malam Waisak 2024 di Candi Borobudur

BACA JUGA:BOB Downhill Borobudur Kembali Diadakan Tahun Ini, Lebih Dari 200 Peserta Bakal Berpartisipasi

Perwakilan dari BRIN Mego Pinandito mengungkapkan bahwa uji publik ini penting dilakukan sebelum chattra benar-benar terpasang di puncak stupa induk Candi Borobudur. 

Pria berkacamata itu menuturkan kalau pihaknya siap membantu dan menunggu arahan dari Dirjen Bimas Supriyadi terkait upaya apa yang perlu dijalankan bersama.

Pemasangan chattra selain merupakan harapan dari masyarakat Buddha, juga sebagai upaya penyempurnaan terhadap warisan dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO.

“Kami selaku pemrakarsa melakukan upaya agar apa yang dilakukan terhadap warisan dunia itu tetap mematuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh UNESCO, maka kemudian kami mengajukan kajian kepada Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN),” tutur perwakilan masyarakat Buddha, Supriyadi.

Sumber: