PP Muhammadiyah Akan Bahas Keputusan Menerima Izin Tambang Selama 2 Hari di Yogyakarta

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menggelar Konsolidasi Nasional Muhammadiyah untuk membahas penawaran izin tambang dari pemerintah selama dua hari pada 27-28 Juli 2024 mendatang di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta. 

Hal tersebut telah terkonfirmasi lewat poster yang telah diunggah pada akun instagram Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (@abe_mukti). Postingan poster tersebut diunggah Abdul Mu’ti pada Kamis, 25 Juli 2024. 

Abdul Mu’ti menyampaikan akan ada keputusan resmi tentang pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah setelah konsolidasi Nasional dilaksanakan.

BACA JUGA:Muhammadiyah Terima Izin Tambang, tapi Cantumkan Sejumlah Catatan

Sempat ramai sebelumnya, bahwa Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas yang menyatakan bahwa rencana Muhammadiyah akan menerima izin tambang pada Rabu, 24 Juli 2024. Pernyataan Anwar tersebut membuat perbincangan di kalangan Muhammadiyah.

Potret Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas - Anwar Abbas Nyatakan Terima Tawaran IUP dari Pemerintah pada Rabu, 24 Juli 2024-muhammadiyah.or.id-

Ketua PP Muhammadiyah itu membahas soal IUP yang akan diambil dan dikelola oleh PP Muhammadiyah. Dengan kata lain, Anwar menyebut akan menerima tawaran IUP dari pemerintah.

Anwar menyatakan bahwa Muhammadiyah mampu mengelola tambang dengan baik dan benar, sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang baik.

Ia juga menyebut pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan akan berbeda dari tambang yang dikelola kapital.

BACA JUGA:Tanggal 1 Muharam Kembali Berbeda, Muhammadiyah Tekankan Perlunya Kalender Hijriah Global Tunggal

Hal ini sesuai dengan tawaran sebelumnya pada 13 Juli 2024, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang memberikan tawaran izin tambang saat rapat pleno PP Muhammadiyah.

Dalam pernyataan Bahlil tersebut, memang belum disampaikan secara resmi di mana lokasi tambang bagi Muhammadiyah.

Namun, PP Muhammadiyah menjadikan pernyataan tersebut menjadi pembahasan dalam rapat-rapat PP Muhammadiyah.

Bahkan, Anwar menyebut bahwa persetujuan PP Muhammadiyah mengambil tawaran izin tambang telah ditetapkan pada rapat pleno PP Muhammadiyah, 13 Juli 2024 silam.

Sumber: abe_mukti